Samarinda, Natmed.id – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Subandi menyatakan bahwa keberadaan kolam retensi sangat penting dalam menanggulangi banjir di Kota Samarinda.
Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera merealisasikan penambahan kolam retensi.
Menurutnya, kolam retensi yang sudah ada saat ini tidak memadai untuk menampung air dalam kapastitas besar sebagai dampak tingginya curah hujan dan berdurasi lama. Bahkan, kolam retensi di kawasan Lempake, dinyatakannya sering meluapkan air meski hujan berlangsung singkat.
“Kolam retensi Lempake sekarang baru hujan sebentar sudah penuh. Artinya, memang tidak cukup lagi untuk menampung air. Kita butuh kolam baru,” ujar Subandi saat ditemui usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR-PERA Kaltim di Gedung E DPRD Kaltim pada Senin, 19 Mei 2025.
Ia mengusulkan agar pembangunan kolam retensi difokuskan di wilayah Sungai Karamumus, khususnya di kawasan atas Bandara APT Pranoto.
Menurutnya, daerah itu merupakan salah satu hulu aliran air yang perlu dikendalikan sebelum masuk ke kawasan padat di pusat kota.
“Saya sudah sampaikan dalam berbagai forum, termasuk Musrenbang. Solusi jangka panjangnya itu bangun kolam retensi di Karamumus. Jangan hanya mengandalkan yang ada sekarang,” katanya.
Menurut Subandi, banjir Samarinda tak bisa ditangani hanya dengan normalisasi drainase dan pengerukan sungai. Ia menekankan pentingnya pendekatan sistemik yang mencakup hulu-hilir pengendalian air.
“Pemkot Samarinda sudah banyak bergerak, tapi mereka butuh dukungan. Kolaborasi dengan Pemprov wajib, karena ini bukan masalah lokal semata,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas bendungan dan saluran drainase eksisting. Beberapa kejadian banjir terakhir, kata dia, terjadi hanya karena pembukaan bendungan sedikit di tengah hujan deras.
“Baru dibuka sedikit saja air sudah meluap ke kawasan pemukiman. Sistem ini sudah enggak relevan kalau enggak ditambah kapasitasnya,” ujarnya.
Subandi menilai langkah pengerukan Sungai Mahakam yang masuk agenda Pemprov Kaltim harus dibarengi pembangunan infrastruktur pengendali lainnya. Tanpa kolam retensi baru, pengerukan tidak akan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
“Kalau cuma keruk Mahakam tapi enggak tambah kolam retensi, tetap saja banjir. Ini harus dilihat sebagai satu paket solusi,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi III DPRD Kaltim berkomitmen untuk mendorong penguatan alokasi anggaran guna mendukung program penanganan banjir di Samarinda.
Ia menegaskan bahwa penanganan banjir bukan hanya soal proyek fisik, tapi juga keberpihakan anggaran.
“Komisi III akan kawal supaya ada porsi anggaran yang cukup buat bangun kolam retensi dan infrastruktur lain. Ini kebutuhan mendesak, bukan opsional,” tandasnya.
Banjir di Samarinda kembali menjadi sorotan publik setelah hujan deras awal Mei lalu menyebabkan genangan di berbagai kawasan, termasuk Sempaja, Lempake, Jalan DI Panjaitan, dan sebagian Bengkuring.
BMKG juga telah mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrem hingga pertengahan tahun. Pemerintah daerah diminta sigap dan tak hanya mengandalkan solusi jangka pendek.
