Samarinda, Natmed.id – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono menyatakan bahwa pemanfaatan Sungai Mahakam dapat dioptimalkan guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan kebutuhan akan inisiatif peraturan daerah (Perda) yang mendukung upaya tersebut.
“Dorongan untuk perda inisiatif, saya belum lihat apakah Komisi II mendorong itu. Kalau ada, itu perlu kajian dan harus dibicarakan. Apakah masuk inisiatif atau pemerintah mendorong ke DPRD,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, retribusi dari alur Sungai Mahakam telah dibahas sebelumnya di Komisi II. Namun, mengalami kendala terkait payung hukum dan keterlibatan lembaga atau kementerian lain.
Nidya menekankan pentingnya Sungai Mahakam sebagai aset daerah yang dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Bukan hanya sebagai tempat pembuangan limbah dari proses penambangan.
“Jangan sampai itu dimanfaatkan pihak luar, tapi kita tidak dapat apa-apa dari situ. Saya pikir dengan peraturan daerah akan lebih kuat lagi,” ujarnya.
Dalam konteks ini, ia berpendapat bahwa sebuah perda akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat.
Ia juga menyoroti bahwa perda tentang perseroan daerah akan memberikan peluang yang luas bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengeksplorasi kegiatan ekonomi di berbagai sektor dengan tujuan meningkatkan PAD.
Politikus dari Partai Golkar ini menegaskan pentingnya BUMD sebagai pemain utama dalam berbagai sektor di Kaltim. Termasuk dalam pertambangan, perkebunan, dan perdagangan.
