National Media Nusantara
Kalimantan Timur

Stunting Kaltim Belum Turun Signifikan, Sri Wahyuni Soroti Pentingnya Pemetaan Keluarga Berisiko

Teks: Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.

Samarinda, Natmed.id – Penurunan angka stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan penanganan harus dimulai dari pemetaan keluarga berisiko agar intervensi lebih cepat dan tepat sasaran.

“Yang perlu kita lihat bukan hanya data stunting, tapi keluarga berisiko. Mereka yang harus kita tangani lebih awal,” ujar Sri Wahyuni usai Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Stunting di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 18 November 2025.

Secara nasional, prevalensi stunting turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Di Kaltim, penurunan masih dianggap lambat dari 22,9 persen pada 2021 menjadi 22,2 persen pada 2024.

Ia menyebut dua daerah mengalami kenaikan stunting, yaitu Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU). Daerah lain turun, namun sebagian masih berada di atas rata-rata nasional.

Dari seluruh kabupaten/kota, hanya Kutai Kartanegara (Kukar) sudah berada di bawah rata-rata nasional dengan angka 14,2 persen. Samarinda berada di posisi 20,3 persen dan Bontang 20,7 persen.

Sri Wahyuni mengingatkan bahwa anak yang melewati usia lima tahun dan keluar dari kategori stunting bukan berarti masalah selesai. Fokus utama adalah mencegah munculnya kasus baru melalui data yang detail hingga desa dan kelurahan.

Pemetaan keluarga berisiko kini diperkuat lewat kerja sama Pemprov Kaltim dan BKKBN. Daerah bisa mengakses data by name by address sehingga lokasi keluarga berisiko dapat dipetakan lebih akurat.

“Tidak semua keluarga berisiko itu miskin. Banyak yang masuk kategori ini karena pola makan dan pola asuh,” ucapnya.

Jika data sudah lengkap, perangkat daerah bisa melakukan intervensi sesuai kebutuhan lapangan, bukan program yang berjalan parsial. Tahun 2025, Pemprov Kaltim telah menyiapkan skema bantuan keuangan (bankeu) yang disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota.

Meski ada pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) secara nasional tahun depan, penanganan stunting masih bisa didukung lewat sumber lain, termasuk corporate social responsibility (CSR) perusahaan dan program Bapak Asuh.

“Kalau ini kita kerjakan bersama, angka stunting pasti bisa terus turun,” tegasnya.

Related posts

Tampung Keluhan BPJS Kesehatan, Dewan Buat Panggilan Call Center 

Nediawati

Perkuat Daya Saing Usaha, Diperindagkop UKM Kaltim Gelar Seminar Pengemasan Produk

Intan

Dewan Minta Bank Samarinda Lebih Utamakan Pelaku UMKM

Nediawati

You cannot copy content of this page