Samarinda, Natmed.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono menegaskan bahwa data yang jelas dan mutakhir sangat dibutuhkan dalam melaksanakan program prioritas daerah.
Tanda data seperti itu, program prioritas seperti pengentasan kemiskini dan percepatan penanganan stunting dinyatakan rawan salah sasaran.
“Kalau kita tidak punya data sendiri dan hanya mengandalkan angka dari BPS, itu tidak afdal. Kita harus punya data berbasis wilayah, bahkan hingga ke level kelurahan dan individu. Ini penting supaya penyaluran bantuan atau program beasiswa benar-benar tepat sasaran,” tegas Sapto, di Gedung E DPRD Kaltim, Lantai 4, Rabu, 16 April 2025.
Lebih lanjut ia menyatakan, masalah akurasi data ini sudah terlalu lama menjadi kendala dalam perencanaan program.
Ia juga mencontohkan bahwa ada kasus penyaluran beasiswa yang tidak langsung disalurkan ke penerima, melainkan dititipkan di rekening pihak lain.
“Kalau kita tidak hati-hati, asas manfaat dari program justru bisa hilang karena proses distribusi yang tidak transparan dan data yang tidak valid,” katanya.
Sapto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masih digunakannya data usang di sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah), khususnya Dinas Sosial.
Ia menyebut, data yang digunakan oleh kementerian maupun pemerintah provinsi acap kali tidak sinkron dengan yang ada di tingkat kabupaten/kota. Bahkan, ada yang belum diperbarui selama bertahun-tahun.
“Inilah yang harus diperbaiki. Kita butuh sinkronisasi antar lembaga. Antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kalau tidak, ya program stunting atau pengentasan kemiskinan yang dijalankan hanya sekadar formalitas,” tegas Sapto.
Lebih lanjut, Sapto mengatakan bahwa proses harmonisasi antar-OPD sudah dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 29 April mendatang.
Forum tersebut akan menjadi titik krusial untuk menyamakan data dan prioritas program lintas sektor. Ia berharap, hasilnya nanti bisa menjadi fondasi kuat dalam menyusun RPJMD yang lebih akurat dan terukur.
Selain itu, ia juga menyentil perlunya roadmap yang jelas terhadap target-target pembangunan. Hal ini termasuk pengembangan energi terbarukan, kemandirian pangan, serta penguatan SDM lokal.
Menurutnya, masing-masing program harus memiliki tahapan yang rinci, target capaian per tahun, dan mekanisme evaluasi yang ketat.
“Ini harus mulai disiapkan sekarang. Dan semua itu balik lagi ke basis data dan perencanaan,” katanya.
Ia juga menambahkan, dalam konteks pendidikan, program pendidikan gratis di jenjang SMA dan SMK harus di-breakdown dengan data penerima manfaat yang jelas.
“Harus ada baseline tahunannya. Misalnya di 2025 targetnya apa, berapa jumlah siswa yang harus dibiayai, dan siapa saja yang layak. Jangan sampai bertabrakan dengan program pusat,” tegasnya.
Sapto menutup pernyataannya dengan harapan bahwa RPJMD lima tahun ke depan tidak hanya menjadi dokumen normatif. Tetapi, benar-benar menjadi panduan strategis pembangunan Kaltim yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
