Samarinda, Natmed.id– Daerah otonomi baru (DOB) di Kalimantan Timur (Kaltim) kini tengah menjadi perbincangan. Tapi DOB butuh waktu lama. Apalagi sampai saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium pemekaran daerah.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim M Samsun mengatakan bahwa pemerintah pusat punya alasan mengapa belum mencabut moratorium pemekaran daerah. Dia menduga DOB masih dalam tahap evaluasi.
“Sejauh ini moratorium masih dalam tahap evaluasi. Di sisi lain mengenai kabupaten kota induknya provinsi aman atau tidak. Kan ada evaluasi. Nanti kita lihat, selama memenuhi persyaratan, saya yakin pemerintah pusat pasti akan setuju,” jelas Samsun saat diwawancarai usai melaksanakan buka puasa bersama jurnalis, Selasa (4/5/2021).
Samsun menyampaikan beberapa contoh langkah DOB yang sudah dilakukan sejumlah daerah di Kaltim. Contohnya Bontang, Kutim, PPU, Kukar, Kubar, dan Mahulu. Pemekaran tersebut dinyatakan berhasil.
“Saya yakin kalau DOB di Kaltim pasti berhasil. Mulai dari pemekaran Bontang, Kutim, PPU juga Kukar sendiri terbelah jadi Kubar. Itu berhasil juga dan melahirkan Mahulu,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi DOB di Kaltim seharusnya sudah cukup untuk dilakukan, karena daerah induk tidak menjadi lebih kecil dari daerah pemekaran.
Dikatakan Samsun, masih terdapat banyak faktor dibalik wacana DOB di beberapa daerah. Salah satunya perihal geografis, sebab letak kabupaten atau kota yang cukup luas termasuk mengenai dugaan DOB yang merupakan langkah politis.
“DOB terus didorong di Kaltim karena letak geografis yang terlalu jauh. Sehingga masyarakat harus menghadapi kendala waktu dan jarak dalam hal pelayanan administrasi dari pemerintah,” paparnya.
Walaupun seperti itu tidak akan menutup kemungkinan adanya kepentingan kekuasaan untuk mendorong DOB. Tetapi pemerintah akan terus melakukan yang terbaik untuk melaksanakan perencanaan ini.
