Samarinda, Natmed.id – Tepat satu tahun Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berada dalam kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud. Dalam kurun waktu tersebut, ia mengklaim percepatan pembangunan infrastruktur, terutama penyelesaian proyek mangkrak dan penambahan ruas jalan baru, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah.
Salah satu capaian yang dianggap signifikan adalah rencana peresmian Jembatan Sei Nibung di Kutai Timur (penghubung Kaubun-Sangkulirang), proyek yang menurutnya tak kunjung selesai selama empat periode kepemimpinan sebelumnya.
“Jembatan Nibung ini setelah empat masa gubernur tidak bisa diselesaikan, alhamdulillah kita bisa selesaikan,” ujar Rudy Mas’ud usai memberikan sambutan dalam rapat paripurna di DPRD Kaltim, 23 Februari 2026.
Selain jembatan, ia menyoroti lonjakan pembangunan jalan baru. Jika pada tahun 2024 hanya mampu membangun sekitar 4 kilometer jalan, maka pada 2025, di tengah masa transisi kepemimpinan dan keterbatasan fiskal, pemerintah provinsi mengklaim berhasil menambah hampir 24 kilometer ruas jalan baru.
“Di tahun 2024 kita hanya bisa membangun sekitar 4 kilometer. Alhamdulillah, di tahun 2025 saat kami mulai efektif bekerja per 1 Maret, kita bisa membangun jalan hampir 25 kilometer, tepatnya sekitar 24 kilometer lebih,” katanya.
Namun, capaian tersebut disampaikan di tengah realitas penurunan anggaran daerah. Rudy mengakui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2025 turun signifikan dari sekitar Rp21,74 triliun menjadi Rp14,25 triliun. Meski demikian, ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi tetap berjalan, khususnya pada sektor pendidikan.
“Walaupun anggaran kita turun drastis, kami tetap berkomitmen menjalankan Program Gratispol untuk pendidikan. Pendidikan adalah satu-satunya cara memutus rantai kemiskinan dan kebodohan,” tegasnya.
Tahun ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran Rp1,37 triliun untuk pembiayaan pendidikan sekitar 158.981 mahasiswa, mulai dari jenjang S1 hingga S3. Rudy menyebut, jika anggaran tersebut tidak terserap maksimal, dana akan dialihkan untuk pembangunan gedung sekolah yang masih minim di sejumlah daerah.
Ia mengakui ketimpangan fasilitas pendidikan masih menjadi persoalan serius, terutama di Balikpapan yang disebut mengalami kekurangan gedung sekolah hingga hampir 48 persen. Selain itu, wilayah seperti Berau juga masih membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan.
Di sisi lain, Rudy tidak menutup mata terhadap tantangan infrastruktur di daerah tertinggal. Kawasan seperti Deraya, Tanjung Soke, Lemper dan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat disebut masih minim akses jalan darat yang memadai. Empat desa itu berada tidak jauh dari Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemerintah Provinsi Kaltim, lanjut Rudy, menargetkan pembangunan dan peningkatan jalan penghubung Bongan–Sotek sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas Kutai Barat menuju IKN.
Jalur strategis ini dirancang untuk memangkas waktu tempuh serta mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Kita punya daerah yang sangat tertinggal, akses jalannya belum ada. Insyaallah tahun ini kita bangun dan ke depan akan kita lanjutkan menuju Sotek dan kawasan IKN jika anggaran memungkinkan,” ujarnya.
