Kukar, Natmed.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melakukan langkah strategis dengan menyambangi Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada Senin, 19 Mei 2025.
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah itu guna memperdalam pemahaman dan mempelajari kebijakan pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD) yang telah lebih dahulu diterapkan di Bojonegoro.
Rombongan Kukar disambut hangat oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang didampingi Wakil Bupati Nurul Azizah, Ketua DPRD Abdullah Umar, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pendopo Graha Buana, Bojonegoro.
Dialog lintas daerah ini menjadi momentum penting bagi Kukar untuk menimba pengalaman dari daerah yang dinilai telah matang dalam merancang kebijakan keuangan berkelanjutan.
Bupati Edi menjelaskan bahwa Bojonegoro menjadi rujukan penting karena telah lebih dahulu menetapkan kebijakan DAD secara nasional.
Ia menilai, inisiatif Bojonegoro patut diapresiasi karena tidak hanya menghadirkan solusi jangka pendek. Namun, juga menyasar keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya untuk mengikuti langkah-langkah yang dilakukan terkait DAD ini. Kami baca dari situs resmi Pemkab Bojonegoro bahwa DAD telah menjadi konsep yang difokuskan pada bidang pendidikan. Kami juga terus berupaya untuk menetapkan DAD di Kukar,” jelasnya.
Menurutnya, pilihan untuk memfokuskan DAD di sektor pendidikan bukanlah tanpa alasan. Ia menyadari bahwa ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti minyak dan gas bumi, akan membawa konsekuensi jangka panjang jika tidak diantisipasi sejak dini.
“Kami juga fokus di bidang pendidikan. Kenapa kami pilih pendidikan? Karena disadari bahwa sekarang kita ditopang dengan SDA (sumber daya alam) yang tidak terbarukan. Jadi dengan inilah kita arahkan ke SDM yang bisa diperbaharui,” sambungnya.
Lebih lanjut, Edi Damansyah berharap, kunjungan kerja ini mampu memberi banyak pelajaran, baik dari sisi kebijakan yang diatur dalam peraturan daerah, maupun aspek teknis implementasi di lapangan.
Ia juga menaruh perhatian pada sejauh mana dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terhadap realisasi program ini.
”Bagaimana terkait dengan asistensi dari pemerintah pusat, dalam arti ini Kemendagri dan Kemenkeu, dan seperti apa langkah-langkah yang diambil Pemerintahan Bojonegoro terhadap realisasi mengimplementasikan terkait DAD tersebut,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bupati Kukar bersama rombongan. Ia menegaskan bahwa Bojonegoro saat ini tengah bertransformasi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menuju penguatan sektor lainnya yang lebih berkelanjutan.
“Selamanya tidak mungkin terus berharap dengan SDA yang tidak terbarukan. Jadi, kita harus berusaha agar mulai beralih ke sektor lainnya,” sebut Wahono.
Ia menjelaskan bahwa DAD merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan keuangan daerah di tengah potensi penurunan pendapatan dari sektor migas.
Dana ini difokuskan pada pembiayaan pendidikan di semua jenjang, termasuk pendidikan keagamaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Lebih dari itu, DAD dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab antargenerasi. Dengan memastikan kesinambungan program-program dasar seperti pendidikan, Pemkab Bojonegoro berupaya menciptakan sistem pemerintahan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat jangka panjang, bukan sekadar memenuhi kepentingan sesaat.
“Kami sangat antusias untuk menjajaki peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan mewujudkan pembangunan yang sinkron antara kedua wilayah,” tutup Wahono.
Turut serta dalam kunjungan tersebut, Plt Ketua DPRD Kukar Junadi bersama anggota DPRD, Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo. Selain itu, Kepala BPKAD Kukar Sukotjo, Plt Kepala Bappeda Syarifah Vanesa Vilna, Kepala Bagian Hukum Purnomo, dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Ismed. (Adv)
