Samarinda, Natmed.id – Laila Fatihah, anggota Komisi II DPRD Samarinda menilai keterlambatan pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur yang tengah berlangsung karena kurang matangnya perencanaan.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata kemajuan proyek baru mencapai 60-70 persen.
Laila menegaskan, meski DPRD Samarinda mendukung inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam meningkatkan infrastruktur, perencanaan proyek harus lebih matang. Tujuannya, menghindari masalah keterlambatan yang sering terjadi.
Politikus dari PKB ini menegaskan bahwa perencanaan yang kurang matang dapat menyebabkan proyek-proyek tersebut harus mengalami adendum berulang kali. Padahal seharusnya dibatasi maksimal hingga tiga kali.
“Mega proyek yang sedang berjalan saat ini mengalami banyak kendala karena perencanaan yang kurang matang,” kata Laila kepada sejumlah wartawan usai Rapat Paripurna Masa Persidangan II di DPRD Samarinda, Rabu (26/6/2024).
“Kami dari DPRD memberikan masukan dan kritik yang konstruktif agar proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan,” lanjutnya.
Laila juga mencatat bahwa beberapa proyek besar, seperti proyek terowongan, pengembangan tepian sungai, pasar pagi, dan pembebasan lahan telah mengalami adendum berulang kali.
Hal ini seharusnya hanya terjadi maksimal tiga kali menurut aturan yang menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam perencanaan dan pelaksanaan.
“Dengan rata-rata proyek baru mencapai 60-70 persen, jelas terlihat bahwa terdapat keterlambatan yang signifikan,” pungkasnya.
