Samarinda,Natmed.id – Anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah mengungkap realisasi Kredit Bertuah, program kemitraan antara pemerintah kota (Pemkot) dengan BPD Kaltim Kaltara baru mencapai 79 persen.
Dari alokasi dana Rp15 miliar untuk membantu UMKM, hanya Rp8,5 miliar yang terrealisasi. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penyerapan Kredit Bertuah. Hal ini termasuk kesulitan dalam persyaratan administrasi dan kegagalan dalam BI Checking.
Terutama dalam kelengkapan dokumen administrasi, seperti surat nikah bagi yang sudah menikah, sebagai syarat awal.
“Misalnya yang sudah menikah, itu tidak bisa menunjukkan surat nikahnya. Itu skrining awal,” ujarnya usai hearing dengan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Samarinda dan BPD Kaltim Kaltara, Rabu (8/5/2024).
Selain itu, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) gagal dalam proses BI Checking. Hal ini merupakan pengecekan histori kredit di Bank Indonesia yang juga menjadi tantangan karena sebagian pelaku UMKM memiliki catatan kurang baik di perbankan.
“Tidak lolos syarat BI Checking, artinya tidak hanya masalah hutang di bank saja, tapi misal Paylater,” tambah Laila.
Kendala lainnya adalah jumlah pinjaman minimal yang terlalu besar bagi sebagian pelaku usaha. BPD Kaltim Kaltara mensyaratkan minimal pinjaman Rp5 juta. Sementara, banyak pelaku usaha membutuhkan pinjaman jauh lebih kecil, antara Rp100 ribu hingga Rp500 ribu.
“Rata-rata kalau kita lihat di masyarakat langsung, mereka hanya butuh pinjaman di bawah Rp5 juta. Nominal Rp5 juta sekali pinjam bagi mereka terlalu besar,” jelasnya.
Laila menyatakan bahwa BPD Kaltim Kaltara sedang merumuskan solusi untuk masalah ini. Upayanya berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Samarinda.
“Jadi nanti BPD Kaltim akan ngasih ke Dinas Koperasi, misalnya Rp5 juta. Nanti, mereka yang membagi ke pelaku UMKM sesuai jumlah yang dibutuhkan. Jadi semacam ada sub-sub atau kelompok kecil dari si Rp5 juta ini,” tambahnya.
