National Media Nusantara
DPRD Samarinda

Sani Minta Pemerintah Turun Tangan Mengatasi Gagal Ginjal

Samarinda,Natmed.id – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sani Bin Husain meminta pemerintah pusat segera menangani persoalan gagal ginjal yang kian meningkat di Indonesia.

Menurut Sani, awal mula kasus terjadi di DKI Jakarta. Di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melaporkan jumlah kasus gagal ginjal akut misterius yang bertambah dari sebelumnya 49 orang menjadi 71 orang.

Kata Sani, dilansir dari detiknews.com Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyebutkan sebanyak 40 kasus ginjal akut misterius dilaporkan meninggal dunia. 85 persen diantaranya menyerang bayi di bawah lima tahun (balita).

“Dari data sementara yang sudah masuk dan kami tindaklanjuti dari Januari sampai 19 Oktober kemarin ada 71 kasus yang terlaporkan. 60 kasus atau 85 persen adalah usia balita dan 11 kasus atau 15 persen adalah usia 5-18 tahun,” kata Widyastuti di Labkesda DKI Jakarta di Rawasari, Jakarta Pusat, Kamis, (20/10/2022).

“Pemerintah pusat jangan lambat, ini kondisi berbahaya, tidak boleh jadi misteri terus, warga mulai gelisah. pemerintah pusat jangan planga plongo, mereka punya semua perangkat dan sumber daya. Segera ambil komando dengan langkah yang jelas dari pusat ke daerah,” tutur Sani.

Ketua Fraksi PKS itu, menyarankan dua hal yang perlu segera dilakukan. Pertama, secara medis meneliti mengapa hal tersebut bisa terjadi. Menurutnya perlu dilakukan penelitian, agar hasilnya valid dan ada penelitian pembanding.

“Dan terus melakukan upaya-upaya membaca motif dan langkah antisipatif di setiap kejadian luar biasa dalam rangka melindungi bangsa,” jelasnya.

Saran kedua, yakni negara memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat

“Bukan selalu menyalahkan warga, salah dosis dan lainnya. Kita punya BPOM RI dan Kementerian Kesehatan, negara harus hadir melindungi warganya. Langkahnya jelas. Nakes diberi daftar obat yang diwaspadai dan diberikan juklak dan juknis yang jelas dan valid,” terangnya.

Pasalnya ia menilai, pemerintah pusat yang memiliki wewenang, sementara di daerah hanya menunggu arahan resmi dari pusat. Akan tetapi, kondisi saat ini luar biasa dan membuat warga Kota Samarinda merasakan kepanikan dan was-was.

Ia menyarankan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda,meminta arahan Wali Kota Samarinda untuk segera mengeluarkan rekomendasi berdasarkan perkembangan terbaru.

“Agar ada arahan Nakes dan layanan kesehatan di Kota Samarinda dalam menyikapi kondisi ini. Semoga apa yg terjadi di Jakarta tidak terjadi di Kota Samarinda,” tandasnya

Related posts

Pesparawi Hadirkan Paduan Suara Terbaik Samarinda

Nediawati

Samri Soroti Ketidakselarasan Data Stunting Antara DPRD dan Pemkot Samarinda

Intan

Subandi Beri Masukan Imigrasi, Mulai Soal Penyelundupan Sampai Eksodus Warga Asing

Vinsensius