Samarinda, Natmed.id – Agenda besar pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda sepanjang tahun 2026 dibayangi awan mendung fiskal. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar mengungkapkan fakta mengenai kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Senin, 5 Januari 2026, Deni memaparkan bahwa Kota Tepian harus kehilangan potensi anggaran sebesar kurang lebih Rp1,8 triliun.
Angka ini merupakan nilai efisiensi yang harus diterima Samarinda akibat kebijakan pemotongan dari pusat.
Defisit yang nyaris menyentuh angka dua triliun tersebut memberikan dampak domino bagi program-program strategis di Dinas PUPR.
Sektor-sektor vital seperti Bidang Cipta Karya, Bina Marga, hingga Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang selama ini menjadi ujung tombak penanganan banjir dan perbaikan jalan, kini harus masuk dalam efisiensi.
“Saat ini kita ketahui bersama bahwa kita mengalami pemotongan DBH hampir Rp1,8 triliun. Kondisi ini tentu sangat mengganggu stabilitas keuangan Kota Samarinda, terutama untuk kegiatan-kegiatan di Dinas PUPR,” ujarnya.
Deni menjelaskan bahwa banyak rencana pembangunan yang sebelumnya telah disusun kini harus dikaji ulang.
Dampaknya, Dinas PUPR hanya akan menjalankan program yang bersifat sangat mendesak atau sesuai dengan usulan aspirasi masyarakat yang telah masuk dalam skala prioritas tinggi.
Di tengah krisis anggaran tersebut, Deni Hakim Anwar melontarkan kritik halus namun tajam kepada pemerintah pusat.
Ia mengingatkan bahwa Kalimantan Timur, termasuk Samarinda, adalah tulang punggung pendapatan negara melalui kekayaan sumber daya alam (SDA).
Ia membeberkan data bahwa Kaltim berkontribusi menyetor devisa negara hingga kisaran Rp800 triliun per tahun.
Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan daerah pengelola mengalami pemotongan anggaran yang signifikan.
“Kami sangat berharap janji Kementerian Keuangan untuk memberikan tambahan anggaran bagi daerah terdampak pemotongan di triwulan kedua atau ketiga nanti benar-benar terealisasi,” tambahnya.
Harapannya, tambahan fiskal tersebut nantinya dapat menjadi napas tambahan bagi Pemkot Samarinda untuk melanjutkan komitmen pembangunan, terutama dalam membiayai proyek-proyek penanggulangan banjir yang membutuhkan dana besar.
Meski ruang gerak anggaran menyempit, Komisi III DPRD Samarinda memastikan tidak akan membiarkan pembangunan stagnan.
Deni menekankan bahwa pembagian porsi anggaran di setiap bidang dalam Dinas PUPR akan dilakukan secara proporsional dan sangat selektif.
“Kita tidak bisa memaksakan semua bidang bergerak penuh. Semuanya akan disesuaikan dengan postur anggaran yang tersedia. Fokus kita adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan proyek yang sudah berjalan bisa tuntas tanpa meninggalkan beban utang,” tegas Deni.
Kini, Pemerintah Kota dan DPRD Samarinda tengah bersiap melakukan sinkronisasi perencanaan ulang agar efisiensi sebesar Rp1,8 triliun ini tidak sampai menghentikan denyut pembangunan kota yang sedang gencar-gencarnya berbenah.
