
Samarinda, natmed – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menegaskan perlunya konsistensi dan keseriusan seluruh unsur pimpinan serta anggota dewan dalam mengawal proses penganggaran internal, khususnya yang berkaitan dengan rencana kerja alat kelengkapan dewan (AKD).
Seruan ini disampaikannya dalam rapat paripurna ke-23 DPRD Kaltim, yang berlangsung pada Senin, 14 Juli 2025.
Dalam forum resmi tersebut, Salehuddin yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi I menyampaikan kegelisahannya terhadap pola perhatian lembaga legislatif daerah yang cenderung berat sebelah.
Menurutnya, terlalu banyak energi yang tercurah ke isu-isu eksternal seperti pokok-pokok pikiran (pokir) dan urusan konstituen, sementara urusan domestik lembaga justru kerap diabaikan.
“Kadang kita terlalu fokus ke hal-hal di luar seperti pokir dan sebagainya, tapi lupa mencermati secara serius anggaran internal kita sendiri. Padahal ini menyangkut fungsi dan tugas kita sebagai lembaga legislatif,” ungkap Salehuddin di hadapan para anggota dewan.
Ia menekankan bahwa perhatian terhadap rencana kerja internal bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan menyangkut esensi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara menyeluruh.
Momentum pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang segera dimulai, menurutnya, seharusnya dimanfaatkan untuk menyusun anggaran yang tidak hanya mencerminkan kebutuhan eksternal, tetapi juga kebutuhan internal lembaga secara proporsional.
Dalam kesempatan yang sama, Salehuddin menyampaikan apresiasi atas kerja keras Badan Anggaran (Banggar) dan Panitia Khusus Rencana Kerja yang telah menyusun berbagai program berdasarkan hasil reses dan penelaahan kebutuhan komisi-komisi.
Ia menyebutkan bahwa kerja teknis yang telah dilakukan selama ini merupakan fondasi penting bagi optimalisasi fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran DPRD.
Namun, ia menyuarakan kekhawatiran bahwa hasil kerja tersebut dapat menjadi sia-sia apabila tidak ditopang oleh alokasi anggaran yang memadai.
“Kami berharap anggaran rencana kerja dewan tidak sampai terpangkas. Apalagi ada enam kegiatan baru yang kemarin sudah kita rumuskan bersama. Ini bagian dari penguatan fungsi dewan, jadi harus mendapat perhatian,” tegasnya.
Menurut Salehuddin, perhatian terhadap perencanaan anggaran internal adalah bentuk tanggung jawab kolektif untuk menjaga marwah lembaga dan memastikan keberlanjutan pelaksanaan fungsi DPRD yang efektif dan efisien.
Ia mengingatkan agar para legislator tidak terjebak dalam dinamika eksternal semata, tetapi juga memberi ruang bagi evaluasi dan penguatan agenda internal.
“Jangan sampai kita sibuk mengurus hal lain, tapi lupa memperjuangkan kegiatan kita sendiri di lembaga ini,” tutupnya.