Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin menegaskan sejumlah catatan penting saat Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-32 yang berlangsung di ruang rapat Gedung D DPRD Kaltim, Selasa, 19 Agustus 2025.
Dalam interupsinya, ia meminta agar Badan Anggaran (Banggar) benar-benar menjalankan tugas secara maksimal dan mengakomodasi berbagai masukan yang telah muncul dalam proses pembahasan.
“Muatan penting beberapa masukan teman-teman di Banggar harus dijalankan. Supaya betul-betul bisa melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik,” ujarnya.
Salehuddin menekankan, hasil keputusan paripurna hanya akan relevan jika mampu mencerminkan kepentingan bersama. Karena itu, ia mengingatkan agar proses pembahasan tidak sekadar formalitas, tetapi betul-betul berpijak pada kebutuhan nyata di lapangan.
Selain itu, ia menyinggung persoalan jadwal padat yang kerap membayangi agenda DPRD. Menurutnya, meski idealnya lebih dari 300 hari dalam setahun bisa digunakan untuk kegiatan dewan, namun kenyataannya tidak semua permintaan komisi dapat diakomodir. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi membingungkan jika tidak diatur secara cermat.
Menyinggung kondisi ekonomi daerah, Salehuddin mengingatkan perlunya memperhatikan data makro terbaru sebagai pijakan dalam penyusunan kebijakan anggaran. Ia menilai efisiensi akan menjadi hal mutlak pada tahun anggaran 2026.
“Kita sudah mendapat update kondisi ekonomi makro. Efisiensi pasti berjalan. Karena itu, Banggar perlu dipertajam fungsinya agar bisa mengamankan anggaran yang sudah kita sesuaikan, dan akhirnya kita paripurnakan dalam rancangan kerja 2026,” tegasnya.
Ia mencontohkan, dari sekitar 400 kegiatan yang diajukan, hanya 375 yang dapat terakomodir. Selebihnya harus dipangkas karena keterbatasan anggaran.
Kendati demikian, ia meminta agar agenda yang tetap berjalan bisa dimaksimalkan, termasuk kegiatan reses maupun perjalanan dinas.
“Rancangan kerja kita minimal reses harus benar-benar dimaksimalkan. Delapan titik reses bisa diatur sehingga satu titik sekaligus dimanfaatkan secara operasional, agar efisien namun tetap menyerap aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, Salehuddin juga mengingatkan agar perhatian dewan tidak hanya terpusat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, kebutuhan internal lembaga, khususnya Sekretariat DPRD (Sekwan), tidak boleh diabaikan. Ia menyoroti anggaran rumah tangga dewan yang terdampak inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ia menegaskan, jangan sampai perhatian berlebihan terhadap APBD membuat urusan internal terpinggirkan. Beban anggota dan pegawai Sekwan, seperti kebutuhan rumah tangga dan biaya sewa rumah, tetap harus diperhitungkan.
“Intinya, tetap harus dijalankan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Salehuddin mengajak seluruh anggota dewan untuk berpikir secara menyeluruh. Menurutnya, kesejahteraan internal DPRD merupakan prasyarat agar fungsi pengawasan dan penganggaran berjalan efektif.
Salehuddin menegaskan bahwa selain berpikir tentang hal-hal umum, rumah tangga internal DPRD juga harus mendapat perhatian. Ia mengingatkan agar jangan sampai para anggota dewan menderita hanya karena melupakan hal-hal mendasar. Menurutnya, fungsi dewan harus tetap berjalan dengan baik.
