Samarinda, Natmed.id – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rusman Ya’qub mendorong pemerintah (pemda) meningkatkan perhatian terhadap seluruh warga prasejahtera dalam hal pelayanan kesehatan.
Pemda diminta memprioritaskan dan menjamin warga tersebut untuk mendapatkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab, warga prasejahtera mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
Rusman menyatakan, salah satu penyebabnya adalah pendapatan perbulan yang tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh warga dan keluarga prasejahtera.
Oleh karena itu, pemda wajib hadir dalam menangani permasalahan tersebut. Apalagi, pemerintah pusat telah menginstruksikan agar jaminan kesehatan itu 100 persen bagi warga prasejahtera ditanggung melalui iuran BPJS Kesehatan.
“Hal ini sejalan dengan perkembangan sistem dan layanan kesehatan di daerah. Selain sebagai bentuk ketaatan terhadap instruksi pemerintah pusat ini, juga menjadi kewajiban bagi setiap pemda untuk menutup 100 persen coverage iuran BPJS warga prasejahtera,” jelas Rusman, Selasa (7/11/2023).
Politikus PPP ini menekankan tanggung jawab bersama antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat seiring dengan peningkatan coverage iuran.
“Yang kita lihat pihak BPJS hanya menagih kewajiban masyarakat untuk membayar iuran. Tetapi, tidak memberikan pelayanan yang cepat dan nyaman kepada masyarakat,” ungkapnya.
Rusman juga mengajak BPJS Kesehatan untuk berkolaborasi dengan pemda dan rumah sakit guna memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan dapat dijangkau oleh masyarakat.
“Kolaborasi ini bertujuan agar tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat terkait BPJS Kesehatan,” pungkasnya.
