Samarinda, Natmet.id – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) yang tergabung dalam Aliansi Mahakam akan turun ke jalan pada Senin, 1 September 2025.
Mereka akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim di Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Aksi ini dipastikan menjadi salah satu gerakan mahasiswa terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Para mahasiswa membawa 11 tuntutan yang dianggap sebagai isu krusial dan mendesak untuk diperhatikan pemerintah pusat maupun daerah.
Tuntutan itu meliputi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penghapusan tunjangan mewah anggota DPR, hingga pengesahan sejumlah rancangan undang-undang penting seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU Masyarakat Adat.
Selain itu, mereka juga menyoroti kesejahteraan guru dan dosen, penolakan pemutihan dosa pemerintah, hingga penghentian represivitas terhadap gerakan rakyat.
Mahasiswa juga menegaskan penolakan terhadap oligarki politik, menuntut supremasi hukum ditegakkan, serta meminta pemerintah menghentikan kejahatan ekologis dan pertambangan yang merusak lingkungan.
Merespons rencana aksi tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa, agar menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai.
Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas selama aksi berlangsung.
“Boleh berdemokrasi menyampaikan aspirasi tentu dengan cara baik dan cara yang bijaksana,” kata Seno, Senin 1 September 2025.
Menurutnya, gedung DPRD Kaltim dan fasilitas di dalamnya adalah aset negara yang harus dijaga bersama.
Ia mengingatkan, jangan sampai aksi yang bertujuan menyuarakan kepentingan rakyat justru menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum.
“Karena ini kan aset negara. Kalau ada masalah disampaikan, dibicarakan apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki,” tegasnya.
Seno menekankan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama DPRD selalu terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Ia mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan ruang dialog secara baik, alih-alih melakukan tindakan anarkis.
“Kalau ada yang perlu dibicarakan, bicarakan dengan baik dengan pimpinan DPRD Kaltim nanti,” ujarnya.
Menurut dia, duduk bersama akan menjadi jalan terbaik untuk menemukan solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Hal ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengedepankan musyawarah dan komunikasi dua arah dengan warga.
Melihat eskalasi aksi di sejumlah daerah lain yang kerap berujung bentrokan, Seno mengingatkan agar Samarinda tidak mengikuti pola serupa.
Ia meminta semua pihak yang terlibat, baik mahasiswa, aparat keamanan, maupun masyarakat, saling menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan.
“Gedung DPRD itu simbol demokrasi di daerah. Jangan sampai rusak. Mari kita jaga bersama, karena aspirasi itu bisa disampaikan dengan cara yang baik,” tambahnya.
Dia menegaskan, pemerintah tidak menutup mata terhadap keresahan mahasiswa. Namun ia mengimbau agar penyampaian kritik tetap berada dalam koridor hukum dan etika.
Daftar 11 tuntutan Aliansi Mahakam telah menarik perhatian luas. Dari isu nasional seperti penolakan RUU KUHP hingga isu lokal seperti kejahatan ekologis akibat pertambangan, mahasiswa berupaya membawa suara masyarakat Kaltim ke panggung politik nasional.
Gerakan ini dinilai sebagai cerminan bahwa mahasiswa masih memegang peran penting sebagai agen perubahan (agent of change).
Di tengah derasnya arus kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, mereka hadir untuk mengingatkan pemerintah agar tidak meninggalkan amanat konstitusi.
