Samarind, natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 sebesar 92,19 persen dari total anggaran Rp22,19 triliun. Capaian ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pendapatan daerah tercatat melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer dari pusat.
“Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur ditargetkan sebesar Rp21,01 triliun dan terealisasi sebesar Rp21,92 triliun, atau 102,53 persen,” kata Ekti Imanuel, Wakil Ketua DPRD Kaltim yang membacakan laporan dari Pemprov Kaltim.
PAD Kaltim tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp9,98 triliun tercapai sebesar Rp10,23 triliun (102,53 persen). Pendapatan dari pajak daerah mencapai Rp8,57 triliun dari target Rp8,59 triliun atau 99,76 persen.
“Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp1,01 triliun dan terealisasi 108,03 persen. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp237,69 miliar dari target Rp258,66 miliar,” ujarnya.
Pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menunjukkan lonjakan signifikan dengan realisasi sebesar Rp329,8 miliar dari target Rp117,11 miliar, atau 281,61 persen.
Dari sisi pendapatan transfer, Provinsi Kaltim menerima Rp11,69 triliun dari target Rp11,03 triliun atau 106,04 persen. Kontribusi terbesar berasal dari dana bagi hasil dan sumber daya alam.
“Bagi hasil pajak yang ditargetkan Rp647,01 miliar justru terealisasi Rp945,09 miliar atau 146,07 persen,” jelas Ekti.
Pendapatan dari bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam mencapai Rp9 triliun dari target Rp8,57 triliun (104,92 persen). Sementara itu, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terealisasi masing-masing sebesar 96,82 persen dan 99,75 persen dari target.
Namun, pos insentif fiskal menunjukkan capaian rendah. Dari target Rp21,5 miliar, hanya terealisasi Rp2,66 miliar atau 12,40 persen.
Belanja daerah 2024 tercatat Rp20,46 triliun atau 92,19 persen dari anggaran yang ditetapkan. Belanja operasi menjadi komponen terbesar, yakni Rp9,33 triliun dari alokasi Rp10,05 triliun (92,89 persen). Rinciannya mencakup belanja pegawai sebesar Rp3,22 triliun (96,52 persen), belanja barang dan jasa Rp4,89 triliun (90,41 persen), hibah Rp1,19 triliun (94,04 persen), dan bantuan sosial Rp17,17 miliar (86,75 persen).
“Belanja modal juga mencatat realisasi cukup tinggi, yakni Rp4,87 triliun dari target Rp4,28 triliun, atau sebesar 114 persen,” tambah Ekti.
Belanja tak terduga dianggarkan Rp65,58 miliar dan terealisasi Rp64,23 miliar (97,93 persen). Sementara belanja transfer yang digunakan untuk bagi hasil dan bantuan keuangan terealisasi Rp6,19 triliun dari target Rp6,9 triliun atau 91,13 persen.
“Realisasi pembiayaan daerah tahun 2024 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023 sebesar Rp976,5 miliar,” ungkap Ekti.
Di akhir pidatonya, Ekti berharap DPRD dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
“Diharapkan setelah pembahasan secara menyeluruh, Dewan yang terhormat dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah ini untuk kemudian dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri,” ucapnya.
Ia menutup dengan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran anggaran daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Dewan yang terhormat, serta seluruh elemen masyarakat,” tutup Ekti.
