Samarinda, Natmed.id – Rancangan APBD Kalimantan Timur Tahun 2026 resmi disepakati senilai Rp15,15 triliun, jauh lebih rendah dibanding proyeksi awal sebesar Rp21,35 triliun. Penurunan tajam ini terjadi setelah pemerintah pusat memangkas pendapatan transfer daerah hingga 66,39 persen atau sekitar Rp6,19 triliun.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-47 pada Minggu malam, 30 November 2025, melalui penandatanganan bersama Gubernur Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, dan unsur pimpinan DPRD.
Dalam struktur pendapatan, Kaltim hanya menerima transfer Rp3,13 triliun. Kondisi ini membuat pendapatan asli daerah (PAD) Rp10,75 triliun menjadi tulang punggung utama, sehingga total pendapatan daerah 2026 tercatat Rp14,25 triliun. Ditambah penerimaan pembiayaan Rp900 miliar, total RAPBD mencapai Rp15,15 triliun.
Gubernur Rudy Mas’ud menilai proses pembahasan berjalan efektif di tengah tekanan fiskal. “RAPBD 2026 disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan. Kesepakatan ini mencerminkan optimisme terhadap kekuatan fiskal daerah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa meski transfer pusat turun drastis, tingkat kemandirian fiskal Kaltim justru meningkat. “PAD menjadi tulang punggung utama pembangunan daerah. Kemandirian fiskal kita kokoh,” ujarnya.
Struktur belanja daerah 2026 mencakup belanja operasi Rp8,16 triliun, belanja transfer ke kabupaten/kota Rp5,89 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun dan belanja tidak terduga Rp33,93 miliar. Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ditetapkan sebagai sektor prioritas yang wajib dijaga.
Belanja prioritas lainnya meliputi bantuan keuangan kabupaten/kota, pelaksanaan program Gratispol dan Jospol, penguatan ketahanan pangan, percepatan digitalisasi pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa penurunan pendapatan tidak boleh mengorbankan pelayanan masyarakat. “Pendapatan transfer memang turun signifikan, tetapi tiga sektor pelayanan dasar harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia menyebut strategi “potong pilih” akan diterapkan untuk merampingkan kegiatan nonprioritas demi menjaga program yang berdampak langsung.
Setelah disepakati, RAPBD 2026 akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum penetapan APBD definitif. “Setelah disepakati, RAPBD 2026 akan kami bawa ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi,” ujar Gubernur Rudy.
Ia memastikan APBD 2026 tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan layanan publik, meningkatkan efisiensi belanja, dan memperkuat tata kelola pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal nasional.
