Samarinda, Natmed.id – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) lebih terbuka dan aktif bersinergi dengan pemerintah provinsi (pemprov) setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Mahulu rampung digelar, Sabtu, 24 Mei 2025.
Dorongan ini bertujuan untuk meneruskan pembangunan, terutama di wilayah perbatasan Mahulu. Hal ini terungkap dalam rapat bersama jajaran DPRD Kaltim di Samarinda, Senin, 26 Mei 2025.
“Pemerintah Mahulu itu harus terbuka dengan kita di provinsi. Itu yang kita inginkan,” ujar Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Mahulu ini, tanpa keterbukaan dari pemkab, maka berbagai program strategis dari provinsi tidak akan berjalan optimal. Ia mencontohkan berbagai kasus di mana bantuan dari dinas provinsi, seperti pupuk untuk petani tidak terserap maksimal. Hal ini akibat ketidaksiapan instansi di tingkat kabupaten.
“Kan itu maksud saya, bersinergi itu seperti itu. Tidak bisa kita bantu kalau yang menerima di daerah tidak siap,” tegasnya.
Ia menekankan, provinsi dapat mengalokasikan anggaran dan fasilitas untuk membantu kabupaten, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada pemerintah setempat. Proses implementasi teknis memerlukan koordinasi yang erat agar manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Apapun yang dibantu ke Mahulu, prosesnya kan tetap pemerintah kabupaten yang melaksanakan,” lanjutnya.
Konteks penting yang memperkuat dorongan ini adalah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Mahulu yang telah rampung. PSU ini merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) setelah ditemukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh salah satu pasangan calon dalam pilkada sebelumnya.
PSU diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Novita Bulan – Artya Fathra Marthin, Yohanes Avun – Juan Jenau, serta pasangan baru Angela Idang Belawan – Suhuk yang menggantikan pasangan nomor urut 3 setelah didiskualifikasi. Pelaksanaan PSU menjadi sorotan karena seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten ini harus mengulang pemilihan.
Ekti menyebut bahwa momentum PSU ini seharusnya menjadi titik balik bagi Mahulu untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya.
Ia berharap agar nantinya pemimpin daerah yang baru tidak lagi mengulang pola tertutup atau minim komunikasi dengan pemprov.
“Saya kira kita semua ingin agar Mahulu ini tidak tertinggal. Tapi tanpa keterbukaan, kita sulit menyelaraskan program,” ujar Ekti.
Sebagai wilayah yang secara geografis cukup terpencil dan memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah dibanding kabupaten/kota lain di Kaltim, Mahulu membutuhkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Salah satu persoalan utama yang masih dihadapi adalah akses infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan layanan kesehatan.
Ekti menilai bahwa penguatan koordinasi dan kehadiran aktif Pemkab Mahulu dalam menjalin hubungan fungsional dengan dinas dan lembaga di pemprov akan mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim sangat terbuka untuk mendukung daerah, selama pemkab juga aktif dan responsif.
Ekti menyimpulkan bahwa keterbukaan dan sinergi antarpemerintah merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah.
Ia mengajak Pemkab Mahulu untuk menjadikan fase pasca-PSU ini sebagai momentum konsolidasi menuju tata kelola yang lebih partisipatif, transparan, dan terhubung dengan seluruh instrumen pembangunan di tingkat provinsi. Tanpa komunikasi yang baik, pembangunan akan selalu berjalan tersendat dan tidak akan menyentuh akar kebutuhan masyarakat Mahulu.
