Samarinda, Natmed.id – Tokoh Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur (NU Kaltim) Asman Aziz menyoroti kebijakan pemerintah yang memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Menurut Asman, pemberian izin usaha pertambangan ini lebih bersifat politis daripada ekonomis. Ia berpendapat bahwa langkah ini merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dan menetralkan kritik dari ormas keagamaan.
“Pemberian WIUPK tak lebih sekadar dari proses cara kekuasaan hari ini. Di mana pemerintah Jokowi membungkam kelompok-kelompok masyarakat sipil khususnya dalam hal ini ormas keagamaan,” ujar Asman saat ditemui, Sabtu (8/6/2024).
Selain itu, Asman juga menyoroti janji Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang akan memberikan IUP kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Menurutnya, janji tersebut adalah bentuk terima kasih yang akan melemahkan NU dalam konteks gerakan masyarakat sipilnya. “Dalam konteks itu, saya lihat ya pemerintah sekadar mendorong bola panas ke dalam ormas keagamaan,” kata Asman.
Lebih lanjut, penggerak GUSDURian di Samarinda itu menekankan bahwa kebijakan ini dapat merusak kredibilitas ormas keagamaan di mata masyarakat.
“Pemberian izin ini tidak hanya akan mempengaruhi independensi ormas, tetapi juga dapat menciptakan konflik kepentingan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Terakhir, Asman berharap agar pemerintah dapat lebih bijak dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan ormas keagamaan. Selain itu, juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat sipil dan demokrasi di Indonesia.
