Samarinda, Natmed.id – Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) dinilai belum sepenuhnya memaksimalkan partisipasi warga, terutama dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan anggaran di tingkat Rukun Tetangga (RT).
“Selama ini partisipasi warga dalam Probebaya masih terbatas. Kebanyakan hanya terlibat saat pelaksanaan, bukan dalam perencanaan dan pengawasan,” ujar Koordinator Pokja 30 Kalimantan Timur (Kaltim) Buyung dalam diskusi publik bertajuk Probebaya Tanpa AH, Bisa? yang digelar di Universitas Mulawarman, Minggu 15 Februari 2026.
Pelaksanaan Probebaya masih terlalu berfokus pada pembangunan fisik, sementara aspek pemberdayaan sosial, penyadaran hak dan kewajiban warga, isu kesehatan, perlindungan sosial, serta isu perempuan belum mendapat perhatian memadai.
“Setiap bicara RT, ujungnya selalu infrastruktur. Padahal partisipasi warga itu bukan hanya soal bangun jalan atau drainase,” katanya.
Menurutnya, pembangunan fisik memang penting, namun tanpa pelibatan warga secara aktif, manfaat program berisiko tidak berkelanjutan.
Selain partisipasi, Buyung juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran Probebaya. Ia menegaskan bahwa dana yang bersumber dari APBD wajib dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Uang Rp100 juta itu uang publik. Harus jelas dipakai untuk apa saja, mana bukti transaksinya, dan apa dampaknya bagi warga,” tegasnya.
Ia merujuk pada prinsip keterbukaan informasi publik yang mewajibkan pemerintah membuka akses informasi penggunaan anggaran kepada masyarakat.
Agar Probebaya tidak bergeser menjadi alat politik praktis di tingkat akar rumput, tanpa sistem partisipasi dan pengawasan yang kuat, program ini rawan dimanfaatkan sebagai mesin politik.
“Program publik memang tidak lepas dari politik, tapi jangan sampai warga hanya dijadikan objek, bukan subjek pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, perdebatan mengenai kelanjutan Probebaya seharusnya tidak lagi berfokus pada figur kepala daerah, termasuk Andi Harun, melainkan pada perbaikan tata kelola program.
“Siapa pun pemimpinnya nanti, yang penting adalah sistemnya. Partisipasi warga harus diperkuat agar Probebaya benar-benar menjadi milik masyarakat,” pungkas Buyung.
