Samarinda, Natmed.id – Kekhawatiran publik mengenai keberlanjutan program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Samarinda pada tahun anggaran 2027 mulai mencuat. Pertanyaan ini muncul seiring evaluasi berulang terhadap efektivitas pokir dan isu efisiensi anggaran di tingkat daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar memastikan bahwa mekanisme pokir tetap berjalan seperti biasa dan masih memiliki ruang untuk diusulkan dalam perencanaan pembangunan.
“Sampai hari ini kegiatan kita tetap ada usulan artinya kalau ada usulan pasti masih ada kegiatan,” ujarnya saat wawancara, 1 April 2026
Keberadaan pokir tidak bisa dilepaskan dari tugas konstitusional DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya, proses pengusulan kegiatan merupakan indikator bahwa pokir tetap akan diakomodasi dalam siklus perencanaan tahun depan.
“Tidak mungkin hanya mengusulkan saja tanpa kegiatan. Insyaallah, artinya kita tidak mengulangi (ketidaksiapan),” tambahnya.
Ia memastikan bahwa Komisi III tetap menjalankan fungsi representasi dengan menghimpun kebutuhan warga, terutama terkait infrastruktur dasar, layanan publik, serta fasilitas penunjang kawasan pemukiman.
“Tetaplah kita menyerap aspirasi masyarakat untuk terus memperjuangkan dan mengusulkan itu,” tegasnya.
Meski demikian, publik masih mempertanyakan efektivitas pokir setelah beberapa tahun terakhir muncul temuan kegiatan yang tidak berjalan optimal maupun terlambat direalisasikan.
Hingga kini, pemerintah kota belum memberikan penjelasan apakah pokir akan mengalami penyesuaian pada tahun anggaran 2027, terutama terkait prioritas program, mekanisme seleksi usulan, serta kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
