Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Syarifatul Sya’diah menyebutkan masih banyak kawasan pesisir di Berau yang mengandalkan jalan produksi sawit sebagai akses utama. Hal ini jelas tidak ideal untuk mobilitas warga maupun distribusi kebutuhan pokok.
Ia menyampaikan hal tersebut menanggapi kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur ke beberapa daerah pesisir di Kabupaten Berau beberapa waktu lalu.
Bagi Syarifatul, kunjungan itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di pesisir utara Kalimantan Timur.
Menurutnya, langkah Gubernur untuk turun langsung ke lapangan patut diapresiasi. Pemerintah dinilai hadir bukan sekadar melakukan seremoni, melainkan benar-benar ingin mengetahui situasi nyata masyarakat di lapangan.
Syarifatul menilai sebagian besar masyarakat pesisir masih sangat bergantung pada infrastruktur jalan milik perusahaan perkebunan, terutama jalur produksi kelapa sawit.
Dalam pandangannya, kondisi ini sangat tidak memadai untuk digunakan sebagai jalur utama aktivitas warga karena tidak dibangun dengan spesifikasi jalan umum.
“Jalur transportasi pesisir itu vital. Kalau masih mengandalkan jalan produksi sawit, tentu tidak layak untuk jangka panjang. Perlu ada peningkatan menjadi jalan umum yang representatif,” tegasnya dalam wawancara pada Jumat, 25 Juli 2025.
Lebih jauh, ia juga menyoroti lambannya progres pembangunan jembatan Gunung Manimbah (GM). Infrastruktur tersebut menurutnya sangat strategis karena menjadi penghubung antar-kampung di sepanjang jalur pesisir Berau yang selama ini sulit dijangkau kendaraan.
“Jembatan GM itu urat nadi masyarakat. Kami minta agar segera jadi prioritas karena dampaknya langsung terasa oleh warga,” jelasnya.
Kunjungan Gubernur Kaltim juga disertai dengan kehadiran pihak PLN dan Telkomsel yang turut diajak menyusuri beberapa kampung. Kehadiran dua institusi tersebut merupakan upaya konkret menyelesaikan persoalan krusial, yakni keterbatasan akses listrik dan komunikasi.
Syarifatul menyambut baik pendekatan tersebut. Ia menilai, Gubernur tidak hanya melihat permasalahan, tetapi juga membawa pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan langsung di tempat.
“Alhamdulillah, Gubernur tidak datang sendiri. PLN dan Telkomsel langsung diajak, itu artinya pemerintah tidak hanya lihat-lihat, tapi langsung cari solusi,” katanya.
Masalah lain yang juga ia soroti adalah akses jalan menuju fasilitas pendidikan, terutama ke beberapa pesantren yang masih sulit dijangkau karena belum tersedianya jalur yang layak.
Kendati demikian, ia tetap optimistis beberapa perbaikan infrastruktur akan selesai sesuai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
Ia menyebut, salah satu proyek penting yang menjadi perhatian adalah pembangunan jembatan Nipung. Proyek tersebut direncanakan rampung pada tahun 2026. Ia memastikan DPRD akan mengawal proses tersebut hingga tuntas.
“Khususnya jembatan Nipung, kita targetkan rampung 2026. Itu tanggung jawab provinsi dan akan kita kawal,” ujarnya menambahkan.
Ia mendorong agar pendekatan lapangan yang dilakukan Gubernur tidak berhenti di satu atau dua titik saja.
Menurutnya, kawasan lain seperti Maratua, Derawan, dan beberapa kampung pesisir lainnya perlu mendapat perhatian yang sama. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
“Semakin banyak daerah yang dikunjungi langsung, maka semakin tepat arah kebijakan. Itu juga bentuk keberpihakan terhadap wilayah 3T,” ucapnya.
Lebih lanjut, Syarifatul menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga pascakunjungan tersebut.
Ia menyebut, DPRD siap bekerja sama dengan unsur Forkopimda serta masyarakat untuk mengawal pembangunan di daerah yang selama ini belum tersentuh secara maksimal.
“Kami di DPRD siap bersinergi. Kuncinya sinergi Forkopimda dan dukungan masyarakat. Kalau itu solid, masalah apa pun insyaallah ada jalannya,” tutupnya.
