Pendidikan

Perpisahan Sekolah dan Tekanan Sosial Tersembunyi Para Orang Tua

Teks: Pemerhati pendidikan sekaligus Wakil Ketua IKA Doktor Pendidikan Universitas Mulawarman Muslimin (dok/Muslimin)

Oleh: Muslimin

Samarinda, Natmed.id – Surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur tentang larangan membebani orang tua dalam kegiatan perpisahan SMA dan SMK mungkin terlihat seperti dokumen birokrasi biasa. Bahasanya formal, singkat, dan administratif.

Namun di balik kalimat resmi itu, tersimpan satu kenyataan yang selama ini hidup diam-diam di tengah masyarakat, sekolah perlahan ikut terseret dalam budaya gengsi sosial.

Melalui Surat Edaran Nomor 400.3/199/disdikbud IV/SRK/2026, Disdikbud Kaltim meminta sekolah tidak menjadikan perpisahan sebagai beban ekonomi bagi wali murid.

Kebijakan itu muncul di tengah maraknya keluhan orang tua soal biaya acara kelulusan yang dinilai semakin mahal dan cenderung berlebihan.

Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Hampir setiap musim kelulusan, banyak orang tua menghadapi situasi yang sama. Di satu sisi mereka ingin anaknya tetap merasa setara dengan teman-temannya. Di sisi lain, kemampuan ekonomi keluarga sering kali tidak memungkinkan untuk mengikuti seluruh biaya kegiatan.

Masalahnya, pungutan perpisahan jarang disebut sebagai kewajiban resmi. Istilah yang dipakai biasanya terdengar halus, sumbangan sukarela, hasil musyawarah, atau kesepakatan bersama.

Tetapi dalam praktik sosial, sukarela tidak selalu benar-benar sukarela. Ada tekanan psikologis yang bekerja secara diam-diam. Orang tua khawatir anaknya merasa malu jika tidak ikut. Takut dianggap berbeda. Takut dicap tidak mendukung sekolah.

Pada titik inilah dunia pendidikan mulai bersentuhan dengan persoalan ketimpangan sosial. Perpisahan sekolah yang seharusnya menjadi ruang emosional antara guru dan siswa perlahan berubah menjadi panggung simbol status. Hotel mewah, dekorasi megah, videotron, dokumentasi profesional hingga gaun dan jas seragam kini menjadi bagian dari standar baru perayaan kelulusan di sejumlah sekolah.

Semakin meriah acaranya, semakin dianggap membanggakan. Padahal pendidikan semestinya mengajarkan nilai kesederhanaan, empati dan kesetaraan, bukan justru memperkuat budaya pamer sejak usia muda.

Banyak generasi sebelumnya lulus sekolah tanpa ballroom hotel dan tata lampu mewah. Tetapi kenangan mereka tetap hidup yang diingat bukan dekorasi panggungnya, melainkan guru yang tulus, teman seperjuangan dan suasana kelas yang sederhana.

Pemerhati pendidikan sekaligus Wakil Ketua Ika Doktor Pendidikan Universitas Mulawarman Muslimin menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sekadar urusan acara sekolah.

Fenomena perpisahan mewah menunjukkan bagaimana dunia pendidikan mulai dipengaruhi budaya konsumtif masyarakat modern.

“Sekolah yang semestinya menjadi ruang pembentukan karakter justru kadang ikut terseret dalam logika prestise,” tulisnya.

Ia mengingat cerita seorang wali murid yang mengaku sebenarnya bukan keberatan membayar biaya acara, melainkan takut anaknya merasa berbeda jika tidak ikut.

“Yang berat itu bukan bayar uangnya, tetapi rasa malu kalau anak kita tidak ikut,” demikian pengakuan salah satu wali murid.

Dalam kajian sosiologi pendidikan, kondisi seperti ini disebut sebagai bentuk tekanan sosial tersembunyi atau hidden coercion. Kesepakatan bersama tidak selalu lahir dari kebebasan penuh, sebab ada tekanan kelompok yang membuat orang tua akhirnya memilih mengikuti arus.

Muslimin juga menyinggung pemikiran tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menempatkan sekolah sebagai ruang memanusiakan manusia.

Artinya, pendidikan bukan sekadar tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang menjaga martabat sosial peserta didik.

Ketika kegiatan sekolah justru membuat sebagian orang tua harus meminjam uang, menunda bayar kebutuhan rumah tangga, bahkan menanggung rasa malu karena kondisi ekonomi, maka pendidikan sedang menghadapi paradoks moral.

Di tengah pembangunan besar dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, realitas masyarakat kecil tetap tidak bisa diabaikan. Masih banyak keluarga yang hidup dengan penghasilan harian tidak menentu.

Karena itu, surat edaran Disdikbud Kaltim dinilai menjadi pengingat penting agar sekolah tidak kehilangan empati sosial.

Kebijakan tersebut bukan melarang perpisahan, melainkan mengajak sekolah kembali melihat esensi pendidikan secara lebih manusiawi.

Bahwa kebersamaan tidak harus mahal, kenangan tidak selalu lahir dari kemewahan dan sekolah yang baik bukan sekolah dengan acara paling megah, melainkan sekolah yang mampu menjaga harga diri seluruh murid dan orang tuanya tanpa menghadirkan luka sunyi di balik sebuah perayaan kelulusan.

Related posts

Pemprov Kaltim Perkuat Program Sekolah Adiwiyata

Sukri

Peluang Sekolah Swasta Terbuka, 1400 Siswa Bisa Ditampung

Phandu

Disdikbud Bontang Siap PTM Juli Mendatang

Aditya Lesmana