Reporter: Emmi – Editor: Redaksi
Bontang, Natmed.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari Kementerian Sosial cukup membuat kontroversi di kalangan publik. Pasalnya data penerima BLT tersebut tidak sesuai dengan yang ada dilapangan.
Namun belakangan ini, beberapa pejabat saling menyalahkan, dari Menteri versus Gubernur DKI Jakarta. Bupati Bolaang Timur versus Bupati Lumajang dan Gubernur Jabar versus Pemerintah Pusat.
Anggota Komisi ll DPR RI, dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur (AHN), Selasa, (12/5/2020), menyatakan, seharusnya bukan saling menyalahkan, namun harus kompak memperbaikinya.
“Kalau sudah tau banyak kesalahan, segera diperbaiki. Segera update, kita harus cepat. Jangan ribut. Sekali salah sasaran maka warga yang jadi korban,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan, memberikan BLT Dana Desa (BLT DD), menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
“Tujuanya menjaga daya beli masyarakat miskin di pedesaan terdampak Covid-19,” jelasnya.
BLT DD tersebut dianggarkan dari refocusing dan relokasi dana desa. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang tidak memperoleh kartu sembako (sembilan bahan pokok) dan kartu Prakerja.
Ia menegaskan, penyaluran BLT sebagai salah satu program jaring pengaman sosial pemerintah, harus memiliki teknis yang rapi, jangan tumpang tindih dengan bantuan lain.
“Data penerima bantuan setelah diberikan ke lapangan memang banyak salah sasaran. Banyak kasus data ganda. Ada juga penerima BLT yang sudah mendapat bantuan dari jaring pengaman sosial lain. Bahkan seorang anggota dewan juga termasuk dalam data penerima bantuan,” ucapnya.
Dari awal penanganan Covid-19 program bantuan selalu menimbulkan masalah, mulai dari kebijakan sampai teknis.
“Jangan seperti ini, koordinasi harus rapi. Tidak boleh tumpang tindih, pemerintah harus kompak,” pungkasnya.
