Samarinda,Natmed.id – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Rusdi mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem perlu verifikasi data akurat. Langkah ini untuk memastikan valid untuk mengoptimalkan penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda.
Pasalnya, verifikasi dan validasi hasil rekapitulasi data masyarakat dengan kategori miskin ekstrem merupakan domain penting bagi pemangku kepentingan. Hal ini dalam melaksanakan agenda dan program kerja yang tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.
“Terkait penanganan kemiskinan ekstrem, pertama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Samarinda harus melakukan pendataan secara valid. Data itu harus benar-benar riilnya berapa sih,” ungkap Rusdi kepada awak media di Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Rabu (6/9/2023).
Ia menjelaskan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin ekstrem secara berkala adalah sebuah konsekuensi yang patut dilaksanakan. Sebab, tidak menutup kemungkinan data terpadu dan terintegrasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat memiliki perbedaan di daerah.
Misalnya, data yang dirilis Kemenko PMK RI menyebutkan jumlah masyarakat miskin ekstrem Samarinda tahun 2023 berjumlah 9.032 jiwa yang terdiri atas 1.600 kepala keluarga (KK).
“Namun berdasarkan laporan Dinsos PM Samarinda menindaklanjuti data P3KE pemerintah pusat itu, mereka verifikasi dan validasi ulang dengan melakukan pendataan ke lapangan terakhir (update Juni 2023) diperoleh data dari 9.032 jiwa menjadi 6.973 jiwa dengan 1.456 kepala keluarga pada kategori miskin ekstrem,” ungkap Rusdi.
“Kita juga mau lihat update-nya di daerah kita. Karena masih banyak orang yang menerima bantuan itu pada kategori mampu, atau misal tidak masuk kriteria karena sudah berubah taraf ekonominya,” tandasnya.
