Samarinda, natmed.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Museum Kota Samarinda, Sabtu 14 Juni 2025, mulai pukul 08.00 Wita. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah menjaga kestabilan harga pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok murah.
Gerakan Pangan Murah merupakan program kolaboratif lintas instansi yang didorong untuk terlaksana rutin. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim, Amaylia Dina Widyastuti. Ia menyebut bahwa kegiatan serupa telah diinisiasi beberapa kali sebelumnya, dan kini diupayakan untuk menjadi agenda bulanan.
“Kami berusaha untuk mengadakan kegiatan Gerakan Pangan Murah ini paling tidak sebulan satu kali sesuai arahan pimpinan. Waktu itu juga Ibu Ketua PKK Provinsi menyarankan agar kegiatan seperti ini diadakan tiap bulan,” kata Amaylia saat ditemui di lokasi.
Ia menjelaskan kegiatan ini menggunakan pendanaan dari APBD dan APBN, serta difasilitasi pula oleh Bank Indonesia. Sosialisasi ke masyarakat dilakukan melalui kolaborasi dengan Diskominfo dan sejumlah OPD lain, termasuk Dinas Pangan Kota Samarinda dan mitra lokal lainnya. Distribusi informasi dilakukan secara luas melalui media sosial, jaringan dinas, serta organisasi perangkat daerah yang memiliki binaan langsung terhadap petani maupun pelaku UMKM pangan.
Kegiatan ini tidak disertai seremoni pembukaan karena alasan efisiensi anggaran. Tidak ada undangan resmi terbuka, namun OPD terkait seperti Dinas Perdagangan, Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan diundang untuk menginformasikan kegiatan kepada kelompok binaannya masing-masing. Pelibatan aktif dilakukan terutama terhadap petani, kelompok wanita tani (KWT), dan pelaku UMKM dari wilayah Kota Samarinda.
Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat umum yang membutuhkan akses bahan pokok dengan harga terjangkau. Komoditas yang dijual mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan pemerintah (HAP). Beberapa bahan pangan strategis yang tersedia antara lain beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya. Meski demikian, untuk komoditas beras SPHP dari Bulog, Amaylia menyebut belum tersedia karena belum adanya penugasan distribusi dari Badan Pangan Nasional.
“Kalau dulu waktu ada SPHP, masyarakat bisa antre panjang karena harganya murah. Tapi SPHP itu bagian dari cadangan pangan pemerintah pusat, jadi penugasannya menunggu dari Bapanas,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Bulog saat ini lebih difokuskan pada penyerapan gabah kering hasil panen petani di awal tahun hingga masa panen berjalan. Dinas Pangan hanya berperan sebagai fasilitator sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan, seperti penyediaan tenda, meja, dan kursi untuk pelaku usaha maupun pengunjung.
Mengenai lokasi kegiatan, Amaylia mengatakan bahwa pelaksanaan GPM bersifat berpindah-pindah tergantung permintaan dan efisiensi akses. Sebelumnya, kegiatan pernah digelar di Kecamatan Samarinda Utara, halaman Kantor Gubernur, TVRI, Taman Samarendah, dan kantor Dinas Pangan sendiri. Namun Museum Kota Samarinda menjadi lokasi yang cukup ideal karena dinilai mudah dijangkau dan cukup strategis.
Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini dinilai cukup tinggi. Meskipun saat ini belum ada pembagian kupon atau undian seperti yang biasa dilakukan dinas perdagangan kota, GPM tetap menjadi ruang penting bagi masyarakat dalam mengakses pangan murah dan mendukung pemasaran produk petani lokal.
Beta feature
