Samarinda, Natmed.id – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur memastikan ketersediaan stok LPG 3 kg tetap terjaga guna memenuhi lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.
Pemerintah telah mengambil langkah proaktif dengan menambah kuota gas melon tersebut melampaui kondisi normal sebagai bentuk antisipasi terhadap peningkatan aktivitas dapur rumah tangga maupun pelaku usaha kecil dan nenengah (UKM) di seluruh wilayah Bumi Etam.
Kepala Dinas PPKUKM Kaltim Heni Purwaningsih menjelaskan bahwa momentum hari besar keagamaan selalu dibarengi dengan kenaikan konsumsi energi yang drastis.
Meski demikian, pihaknya tetap menaruh perhatian serius pada dinamika di lapangan, terutama terkait adanya laporan mengenai kekosongan stok di tingkat pengecer serta fluktuasi harga yang mulai dikeluhkan warga di beberapa titik.
“Secara keseluruhan, kuota untuk Kalimantan Timur sudah kami tambah melampaui kondisi normal guna mengantisipasi lonjakan permintaan ini agar masyarakat tidak kesulitan,” ujar Heni Purwaningsih pada Selasa, 17 Maret 2026.
Heni menggarisbawahi bahwa tantangan utama saat ini terletak pada rantai distribusi setelah pangkalan resmi. Berdasarkan aturan, pangkalan adalah titik pengecer resmi terakhir yang wajib menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Namun, kenyataannya banyak warung-warung kecil yang ikut menjual LPG 3 kg dengan harga yang jauh di atas ketentuan, sehingga memicu kesan adanya kelangkaan dan ketidakstabilan harga.
Guna memastikan tambahan kuota tersebut terdistribusi secara tepat dan transparan, DPPKUKM Kaltim telah memperkuat sinergi melalui rapat koordinasi (rakor) strategis yang melibatkan pihak Pertamina dan Polda Kaltim.
Kolaborasi lintas instansi ini bertujuan untuk mengawal ketat aliran distribusi dari stasiun pengisian hingga ke pangkalan agar tidak terjadi penyimpangan atau aksi spekulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina dan Polda Kaltim untuk memastikan pengawasan di lapangan berjalan efektif. Penambahan stok ini harus dibarengi dengan pengawalan distribusi yang kuat agar masyarakat mendapatkan haknya dengan harga yang wajar dan sesuai dengan aturan pemerintah,” pungkas Heni.
