Pasuruan, Natmed.id – Pemerintah Kota Pasuruan menyampaikan jawaban resmi atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna III Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026, Rabu 26 November 2025 di Gedung DPRD. Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo membuka penjelasannya dengan memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan kritik, saran, dan perhatian terhadap rancangan anggaran tersebut.
Wali kota yang biasa disapa Mas Adi itu menekankan bahwa seluruh masukan menjadi bagian dari komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan RAPBD 2026 tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat. Ia mengakui bahwa pemerintah daerah tengah menghadapi penurunan signifikan kapasitas fiskal akibat turunnya dana transfer ke daerah (TKD).
Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, Mas Adi menyatakan bahwa pemerintah menerapkan prinsip money follow program guna memastikan belanja diarahkan pada kegiatan yang memiliki output terukur dan memberi dampak langsung kepada masyarakat. Penurunan TKD sebesar Rp139,80 miliar disebutnya sebagai tantangan besar dalam menjaga stabilitas indikator ekonomi daerah.
“Meskipun terjadi penurunan TKD, kami tetap berupaya menjaga kualitas pelayanan dasar melalui efisiensi belanja penunjang dan penguatan mandatory spending,” ujar Mas Adi.
Ia memastikan alokasi belanja pendidikan tetap berada pada kisaran 23,89 persen, sementara porsi belanja infrastruktur dipertahankan di angka 28,97 persen.
Sejumlah fraksi juga menyoroti besaran piutang daerah. Menanggapi hal tersebut, Mas Adi menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan penagihan secara langsung dan mengirimkan surat tagihan kepada wajib pajak. Upaya ini diikuti dengan penguatan sistem pengelolaan pendapatan melalui digitalisasi.
Berbagai kanal pembayaran berbasis teknologi telah disiapkan, mulai SMART PBB, SIMPEL BPHTB, SIMPATDA, e-Retribusi, hingga opsi digital melalui QRIS dan virtual account. Menurutnya, digitalisasi PAD menjadi strategi jangka panjang untuk menutup potensi kebocoran pendapatan sekaligus meningkatkan transparansi.
Mas Adi menambahkan bahwa meskipun anggaran mengalami penyesuaian, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam perencanaan 2026. Distribusi kain seragam untuk siswa SD/MI/SMP/MTs yang rampung pada 2025 disebutnya akan berlanjut sesuai jadwal di tahun berikutnya.
Untuk program penanganan stunting, pemerintah memastikan pendataan melalui aplikasi e-PPGBM terus berjalan. Intervensi gizi, pendampingan keluarga berisiko, serta penguatan posyandu juga menjadi fokus agar penurunan angka stunting tetap terjaga meski terjadi pengetatan anggaran.
Pemerintah menyiapkan strategi untuk meningkatkan daya tarik investasi. Langkah tersebut antara lain penyederhanaan perizinan, penyusunan peta investasi berbasis GIS, pembahasan Raperda RUPM serta regulasi insentif penanaman modal, hingga penguatan skema kemitraan pemerintah-swasta (PPP). Pendataan aset tidak produktif juga dilakukan agar dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan baru bagi daerah.
Mas Adi menegaskan bahwa jawaban pemerintah terhadap PU fraksi merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan efektivitas pembahasan RAPBD 2026. “Semoga kolaborasi legislatif dan eksekutif membawa kemajuan serta keberkahan bagi Kota Pasuruan,” tutupnya.
