Kaningaran, Natmed.id — Pemerintah Kota Probolinggo menegaskan komitmennya memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui Musyawarah Besar Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Jumat 5 Desember 2025 di Puri Manggala Bhakti. Agenda ini menjadi ruang konsolidasi berbagai unsur dalam menyelaraskan langkah pengurangan risiko di wilayah perkotaan.
Wali Kota Probolinggo dr Aminuddin, hadir membuka kegiatan bersama Penjabat Sekretaris Daerah Rey Suwigtyo. Perwakilan BPBD Jawa Timur, Sekjen FPRB Provinsi, unsur Forkopimda, serta kepala perangkat daerah menghadiri forum yang digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sebanyak 60 peserta dari unsur dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi, relawan, dan media massa terlibat aktif dalam musyawarah. Keterlibatan berbagai pihak ini menegaskan pentingnya pendekatan pentahelix sebagai fondasi membangun ketangguhan daerah.
Kalaksa BPBD Kota Probolinggo Boedi Harjanto menyampaikan bahwa musyawarah besar tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman publik terkait ancaman bencana. Ia mengatakan, “Prioritas kami adalah penguatan sinergi pentahelix dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, pencegahan dan penanganan risiko dapat berjalan lebih efektif.”
Boedi menambahkan bahwa upaya tersebut diharapkan menjadi dasar kuat dalam mewujudkan Kota Probolinggo yang tangguh serta terbebas dari ancaman banjir. Ia menekankan bahwa kerja terpadu antar unsur menjadi kunci utama keberhasilan mitigasi.
Wali Kota Aminuddin menyatakan rasa syukur karena Kota Probolinggo sejauh ini terhindar dari bencana besar. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa wilayah kota tetap berpotensi terdampak cuaca ekstrem sehingga kewaspadaan tidak boleh menurun. “Angin Gending membantu menetralkan tekanan cuaca. Namun itu bukan alasan untuk abai. Mitigasi harus tetap kita jalankan,” ujarnya.
Aminuddin juga mengajak seluruh unsur masyarakat untuk aktif dalam pengurangan risiko melalui forum yang telah dibentuk. Menurutnya, langkah pencegahan menjadi unsur kunci mengurangi dampak yang dapat memengaruhi kesehatan, ekonomi, hingga layanan publik. “Sinergi yang kuat akan melahirkan respons yang cepat, terarah, dan tangguh,” katanya.
Turut menyinggung program Probolinggo Bersolek yang menjadi arah pembangunan pemerintah daerah. Program tersebut menitikberatkan pada perbaikan dan optimalisasi sistem drainase sebagai upaya menciptakan kota bebas banjir yang berkelanjutan.
Selain peningkatan infrastruktur, pemerintah juga memperkuat edukasi dan sosialisasi kebencanaan, termasuk bagi lembaga pendidikan. Aminuddin berharap forum ini mampu menjadi wahana pertukaran informasi mitigasi di seluruh wilayah kota. Ia menekankan pentingnya kekompakan karena Kota Probolinggo memiliki keterbatasan ruang sehingga perlu bergerak bersama.
Melalui musyawarah ini, Pemkot Probolinggo menunjukkan keseriusan memperkuat kapasitas pentahelix dan memastikan kolaborasi dengan pemerintah provinsi serta para pemangku kepentingan berjalan konsisten. Upaya tersebut diharapkan mampu memantapkan Kota Probolinggo sebagai daerah yang aman, siaga, dan tangguh menghadapi berbagai potensi bencana.
