Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengakui banyak usulan pembangunan dari masyarakat belum dapat terakomodasi akibat keterbatasan anggaran, sehingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diminta lebih fokus dan selaras dengan program prioritas Wali Kota Samarinda.
Hal tersebut disampaikan Anggota Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Koordinator Ekonomi, Investasi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda Ramdani, saat Musrenbang dan Rembuk Stunting Kecamatan Samarinda Ilir, Kamis, 5 Februari 2026.
Ramdani menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang merupakan kewajiban tahunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tetap harus dilaksanakan meskipun di tengah efisiensi anggaran.
“Musrenbang ini bukan sekadar kegiatan rutin. Ini perintah regulasi. Kalau pusat mengatur, daerah wajib menjalankan. Jadi setiap tahun tetap harus dilaksanakan,” ujarnya.
Ia mengakui, tidak semua usulan masyarakat dapat terealisasi setiap tahun, terlebih dengan kondisi anggaran yang mengalami pemangkasan signifikan. Karena itu, Ramdani meminta agar usulan yang belum terakomodasi pada tahun sebelumnya kembali diajukan dengan penyesuaian kondisi dan tetap memperhatikan skala prioritas.
“Dari sekian banyak usulan, biasanya hanya sebagian kecil yang masuk. Sisanya jangan ditinggalkan, silakan diusulkan kembali, tapi disesuaikan dengan kebutuhan paling mendesak,” katanya.
Penyusunan usulan Musrenbang harus mengacu pada program prioritas Wali Kota Samarinda, termasuk enam program unggulan yang menjadi arah pembangunan daerah. Menurutnya, usulan yang tidak selaras dengan kebijakan utama pemerintah daerah akan sulit diakomodasi.
“Jangan sampai usulan masyarakat terlepas dari program Wali Kota. Ada prioritas pembangunan yang harus kita dukung bersama,” tegasnya.
Sektor-sektor prioritas yang perlu mendapat perhatian meliputi perekonomian, infrastruktur, sosial, lingkungan hidup dan pemerintahan. Di sektor ekonomi, Ramdani menyoroti program Badan Usaha Milik RT (BUM RT) yang dinilai strategis, namun masih menghadapi persoalan lemahnya pendampingan dan pelaporan.
“BUM RT ini sebenarnya program utama Wali Kota, tapi di lapangan masih banyak yang belum berjalan maksimal karena minim pendampingan,” ujarnya.
Untuk sektor infrastruktur, Ramdani menyebut penanganan banjir masih menjadi fokus berkelanjutan, sementara pembangunan perkotaan mulai diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Di bidang sosial, persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting tetap menjadi perhatian utama pemerintah kota.
Sementara itu, pada sektor lingkungan hidup, Pemkot Samarinda terus mendorong pemilahan sampah dan penguatan pengelolaan lingkungan, sejalan dengan prioritas Wali Kota dalam penanganan sampah dan kebersihan kota.
“Harapan kami, Musrenbang ini bisa dipadukan dengan arah kebijakan pimpinan daerah. Kalau program Wali Kota dan usulan masyarakat sejalan, peluang untuk direalisasikan tentu lebih besar,” imbuhnya.
