Kukar, natmed.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara, Solihin, menegaskan pentingnya upaya sistematis dalam memperbaiki tata kelola aset daerah guna menjawab berbagai tantangan pengelolaan barang milik pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan sosialisasi inventarisasi dan tata kelola aset daerah sekaligus peluncuran Aksi Perubahan bertajuk OPSI (Optimalisasi Tata Kelola Aset dengan Pendekatan Ubah Kondisi), yang digelar
di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar, Senin, 4 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Solihin menggarisbawahi bahwa selama ini pencatatan barang milik daerah masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal akurasi data aset, kondisi barang, dan proses penghapusan.
Menurutnya, melalui penerapan aplikasi berbasis Aksi Perubahan OPSI, hambatan tersebut dapat diatasi secara bertahap.
“Aplikasi dalam Aksi Perubahan ini menjadi solusi persoalan pencatatan aset kita ke depan. Ada kemudahan untuk mencatat barang yang rusak dan rusak berat, hingga penghapusan barang. Sehingga nanti pencatatan neraca aset kita bisa berkurang, agar pengadaan barang yang baru bisa lebih mudah,” tegas Solihin.
Ia juga menekankan bahwa keberadaan sistem ini tidak hanya akan menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga mendorong efisiensi anggaran belanja daerah.
Dengan tata kelola yang lebih akurat dan terstandar, pengadaan barang ke depan dapat dilakukan berdasarkan data yang aktual dan akuntabel.
“Optimalisasi yang dilakukan diharapkan dapat mendukung terwujudnya efisiensi belanja daerah serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola barang milik daerah,” ujarnya menambahkan.
Aksi Perubahan OPSI merupakan gagasan dari Kasubag Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Diskominfo Kukar, Maulida Savitri. Dalam presentasinya, ia menjelaskan bahwa implementasi OPSI dibangun melalui tiga komponen utama yang dituangkan dalam milestone pelaksanaan.
Komponen pertama adalah sosialisasi tata kelola aset, yang bertujuan membangun kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab terhadap barang milik daerah.
Komponen kedua, berupa penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berbasis regulasi, diharapkan dapat menyatukan persepsi dalam proses pengelolaan, mulai dari pencatatan, pemeliharaan hingga penghapusan.
Adapun komponen ketiga adalah pemberian label aset menggunakan teknologi QR Code untuk memudahkan identifikasi, pemantauan, dan pencairan informasi kondisi aset secara real time dan efisien.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh berbagai unsur terkait, antara lain Kasubid Administrasi Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prima Ade Suryanata, Pengelola Data Barang Milik Daerah BPKAD Khalfi Arema, seluruh kepala bidang Diskominfo Kukar, pejabat fungsional, serta aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Diskominfo Kukar.
