Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Advertorial DPRD Kaltim

MK Putuskan Pemilu Terpisah, Begini Kata Hasanuddin Mas’ud

2 Juli 2025
in DPRD Kaltim
A A
MK Putuskan Pemilu Terpisah, Begini Kata Hasanuddin Mas’ud

Teks: Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda, natmed.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah mendapat respons dari Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud.

Dalam keterangannya usai memimpin Rapat Paripurna ke-21 di Gedung D lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, Senin, 1 Juli 2025, Hasanuddin menyampaikan bahwa pihaknya menyambut positif langkah MK yang menetapkan jeda waktu maksimal dua tahun enam bulan antara pemungutan suara tingkat nasional dan lokal.

MK dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta anggota DPD, akan dipisahkan dari pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya.

“Kalau buat kita di daerah provinsi tingkat satu dan dua menyambut dengan baik daripada penambahan dua tahun 2024–2031,” ujar Hasanuddin.

Menurutnya, pemisahan jadwal pemilu antara tingkat nasional dan daerah memberikan ruang yang lebih longgar bagi penyelenggara, peserta, maupun pemilih untuk menjalani setiap tahapan demokrasi yang kompleks secara lebih tertib dan fokus.

Meski demikian, ia juga menilai bahwa keputusan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan secara politis maupun administratif, khususnya di tingkat pusat.

Ia mengkhawatirkan, perbedaan perlakuan terhadap masa jabatan dapat memicu kegaduhan di parlemen nasional, mengingat tidak adanya penyesuaian waktu bagi anggota DPR RI dan DPD, sementara di tingkat daerah justru terjadi perpanjangan masa jabatan hingga dua tahun.

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyoroti bahwa seluruh ketentuan terkait masa jabatan dan siklus pemilu merupakan hasil dari proses legislasi di DPR RI. Dalam konteks itu, lanjutnya, anggota legislatif di tingkat nasional justru bisa merasa dirugikan karena tidak mendapat perpanjangan masa jabatan sebagaimana yang dialami oleh pejabat daerah.

“Putusan MK bersifat final dan mengikat. Tapi, sebenarnya semua keputusan Undang-Undang itu dirancang oleh DPR RI. Nah, kalau dilihat DPR RI dirugikan karena hanya lima tahun,” katanya lagi.

Ia mengisyaratkan bahwa perlu adanya keselarasan sikap di antara seluruh pemangku kepentingan untuk merespons putusan MK tersebut secara bijak. Meski putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, Hasanuddin menyarankan agar langkah ke depan tetap menunggu arahan dan kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Nanti kita tunggu saja sebab pada prinsipnya kita mengikuti aja,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

Dalam putusannya yang dibacakan pada Kamis, 26 Juni 2025, MK menetapkan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus dilaksanakan terpisah, dengan jarak waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan.

Putusan tersebut membuka kemungkinan bahwa pemilu daerah, termasuk Pilkada serentak, akan digelar pada tahun 2031, dua tahun setelah pelaksanaan Pemilu Nasional 2029.

Bagi sebagian kalangan, putusan ini dianggap sebagai bentuk pematangan sistem demokrasi yang lebih adil dan terstruktur. Namun bagi yang lain, termasuk sejumlah pihak di legislatif nasional, keputusan ini justru menimbulkan tantangan baru yang memerlukan penyesuaian serius dalam sistem politik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

 

Tags: DPRD KaltimHasanuddin Mas'udPemiluPutusan MK
natmed

natmed

Baca Juga

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan

Fraksi PKS Kaltim Usulkan Strategi Penanganan Karhutla ke Pusat

19 Oktober 2026
3.3k

Gratispol Melaju Cepat, Koordinasi Jadi Kunci

8 Juni 2026
3.2k
Golkar Kaltim Usul Konsultasi ke Kemendagri Terkait Mekanisme Hak Pengawasan DPRD

Golkar Kaltim Usul Konsultasi ke Kemendagri Terkait Mekanisme Hak Pengawasan DPRD

18 Mei 2026
3.2k
Ketua DPRD Kaltim Bantah Konsultasi ke Kemendagri Khusus Bahas Hak Angket

Ketua DPRD Kaltim Bantah Konsultasi ke Kemendagri Khusus Bahas Hak Angket

18 Mei 2026
3.2k
Next Post
DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Integritas dan Humanisme Polri

DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Integritas dan Humanisme Polri

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.