Yogyakarta, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) didesak segera membentuk dan mengaktifkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) secara massif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Pansus Rancangan Perda Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan DPRD Provinsi Kaltim Sarkowi V Zahry saat kunjungan kerja ke DPRD dan BPBD Yogyakarta pada 4-7 Juni 2024.
Sarkowi mengingatkan bahwa pembentukan FPRB bukan hanya sekadar formalitas, tetapi harus diikuti dengan aktivitas nyata. “Jangan hanya papan nama dan ada pengurusnya, tapi tidak ada gerakan nyatanya,” ungkapnya.
Menurut Sarkowi, FPRB menjadi wadah penting untuk meningkatkan kolaborasi multipihak dalam mengurangi risiko bencana.
Melalui forum ini, aspirasi dan ide-ide dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa, dapat diintegrasikan dalam upaya penanggulangan bencana.
“Ini salah satu rencana aksi daerah yang harus melibatkan semua pihak terkait, dan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh BPBD,” tambahnya.
Sarkowi mencontohkan keberhasilan pembentukan forum serupa di Yogyakarta yang melibatkan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri.
Namun demikian, ia juga menyadari bahwa menjaga eksistensi dan komitmen forum serta menjalankan upaya penanggulangan bencana secara berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri.
“Tapi kalau tidak dimulai, kapan lagi? Potensi bencana perlu diwaspadai dengan segala upaya termasuk kesiapsiagaan yang maksimal,” tandasnya.
Sementara itu, Sarkowi juga menyoroti perlunya pembentukan desa tangguh bencana di wilayah yang memiliki potensi bencana. “Jangan sampai terjadi bencana baru semua menjadi bingung,” ujarnya.
Dengan desain yang berbeda, fokus pada tindakan mendesak dan kesiapan maksimal, Kaltim menegaskan komitmennya untuk menghadapi tantangan bencana dengan serius dan terkoordinasi.
