Samarinda,Natmed.id – Program Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mendengar di sejumlah kota dilakukan untuk menyerap seluruh masukan dari berbagai kalangan. Salah satu provinsi yang menjadi tujuan ialah Kalimantan Timur karena tidak lama akan menyandang status sebagai ibu kota negara (IKN).
Dalam “KSP Mendengar” hadir sejumlah perwakilan masyarakat. Mulai kelompok adat, organisasi pemuda dan termasuk mahasiswa.
KSP Mendengar digelar untuk menampung aspirasi masyarakat berkaitan dengan rencana IKN.
Tenaga Ahli Utama (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, rencana IKN di Kaltim menjadi sesuatu yang pasti dan prioritas dari program strategis nasional pemerintah.
“Bagi seorang kepala negara menyebutkan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai IKN baru bukan sekadar isapan jempol,” papar Ngabalin, di Hotel Mercure, Kamis (17/6/2021).
Oleh Karena Itu kata dia, Presiden RI Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk mengawal pemindahan IKN ini. Ngabalin mengetahui hal itu karena KSP dalam periode Jokowi 2019-2024 mendapatkan tugas delivery unit.
Perlu diketahui, tugas delivery unit adalah menerjemahkan program Jokowi dan kemudian dibuat konsep besarnya. Konsep tersebut akan dieksekusi menteri atau kepala lembaga terkait.
“Sehingga kami juga perlu untuk mendapatkan informasi terkait dengan masalah tanah, mungkin masalah tingkat keamanan tentu kemudian batas wilayah. Supaya kerja untuk memitigasi itu bisa menjadi perhatian yang harus dilakukan sebenar-benarnya,” tutur Ngabalin.
Dilanjutkan Ngabalin, ia menerangkan alasan kenapa harus hadir langsung ke PPU? Ini dilakukan supaya kerja dan langkah berjalan dengan benar. Bahkan semua aspirasi dicatat dan direkam.
“Yang kami lakukan atas perintah Kepala Staf bapak Jenderal Moeldoko, supaya bisa mendengar langsung aspirasi masyarakat, kelompok adat, lintas agama dan mahasiswa,” jelasnya.
Menurutnya, tidak perlu lagi bertanya tentang mengapa IKN ditetapkan di PPU Kaltim. Ngabalin menganggap bahwa itu adalah atas keterlibatan dan kuasa Tuhan. Sehingga sebagai anak negeri ini adalah sebuah sejarah yang sangat penting untuk dicatat.
“Setelah mengumpulkan semua aspirasi masyarakat Kaltim, dirinya bersama dengan deputi terkait akan membuat rangkuman laporan yang akan dibagikan kepada masing-masing kementerian dan lembaga untuk dapat ditindaklanjuti,” bebernya.
“Kemudian akan didistribusikan kepada masing-masing OPD sambil kami melakukan pendampingan. Terkait dengan lembaga mana kami akan ketemu kementerian dan menyampaikan masalah. Makanya kita membutuhkan dokumen, supaya dilakukan koordinasi atau kroscek terkait seluruh aspirasi yang kami serap,” tandas Ngabalin.
