Samarinda, Natmed.id – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie berharap, kerja sama Penerangan Jalan Umum (PJU) di Wilayah Kota Samarinda dengan pihak ketiga, tidak memberatkan masyarakat.
Mengingat,masyarakat Samarinda yang membayar listrik, sebesar 10 persen telah dialokasikan untuk penerangan jalan umum, kiranya angka tersebut untuk tidak bertambah jika nanti kerja sama pemerintah dan badan usaha ( KPBU) Master Plan PJU dilaksanakan.
Hal tersebut disampaikan Mohammad Novan Syahronny Pasie menanggapi, beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menerima dokumen master plan pelaksanaan PJU di Wilayah Kota Samarinda dari pihak ketiga, dan telah sampai pada meja kerja serta menjadi bahan pertimbangan wali kota.
Kepada awak media, pekan lalu, Mohammad Novan mengatakan, Pemkot Samarinda perlu mempertimbangkan ini secara matang, terkait kelanjutan master plan PJU dari pihak ketiga tersebut utamanya mengenai skema anggarannya, apakah penerapannya dengan menggunakan APBD Samarinda atau dari KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), patut memperhatikan segala sesuatunya.
“Kita tahu APBD tidak mampu mengcover kebutuhan PJU yang sekitar 49.000 titik. Tentunya Pemkot mempertimbangkan master plan PJU dari pihak ketiga tersebut,” ungkapnya di Sekretariat DPRD Samarinda.
Novan sapaan akrabnya, memberikan catatan, jika dalam pelaksanaan menggunakan sistem kerja sama dengan pihak ketiga, nantinya jangan sampai memberikan beban tambahan kepada masyarakat.
Sebut dia, masyarakat Samarinda yang membayar listrik dengan sebagian nilai, sebesar 10 persen telah dialokasikan untuk penerangan jalan umum, kiranya angka tersebut untuk tidak bertambah jika nanti KPBU Master Plan PJU dilaksanakan. “jangan sampai besaran itu dinaikkan, kasihan masyarakat,” pesannya.
Menurut Novan, Pemkot Samarinda perlu memperhatikan keberlangsungan kebutuhan masyarakat dan juga memaksimalkan keseimbangan antara PAD dengan kebutuhan di lapangan.
“Jika telah dilaksanakan nantinya, Pemkot perlu membuat skala prioritas untuk pembangunan PJU tersebut. Seperti daerah-daerah yang minim pemukiman dan perlu adanya penerangan jalan. Khusus kawasan jalan yang dilalui oleh kendaraan besar,” ungkapnya.
