Samarinda, Natmed.id – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hari ini genap berusia 65 tahun. Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir memberi sedikit catatan.
Menurutnya, Kaltim adalah provinsi dengan kontribusi besar untuk negara. Namun sayang, perhatian negara ke Kaltim masih sangat minim.
Sutomo Jabir juga menyaksikan pemerataan pembangunan belum terjadi bahkan sampai Kaltim berusia 65 tahun.
“Indeks gini rasio kita masih 0,333. Belum ada perkembangan dalam empat tiga tahun ini. Justru kecenderungan semakin terjadi kesenjangan,” kata Sutomo Jabir usai menghadiri Rapat Paripurna II DPRD Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Jumat (7/1/2022).
Kesenjangan pemerataan pembangunan itu terlihat nyata dari kondisi infrastruktur jalan dari ibu kota provinsi menuju Kabupaten Kutai Barat maupun Mahakam Ulu.
“Ke arah dapil saya juga sama, lewat Busang dan Muara Bengkal jalanan lebih banyak yang rusak. Infrastruktur sangat memprihatinkan,” kritik Sutomo Jabir.
Kutai Timur misalnya potensial dengan pengembangan pertanian dan perkebunan. Tapi ketika jalannya rusak, maka minat masyarakat untuk bertani pasti akan berkurang.
Penyebabnya, ongkos angkutan jauh lebih mahal dari ongkos produksi pertanian mereka. Maka tidak heran bila produk sayur mayur dari provinsi tetangga justru bisa dibeli dengan harga murah di pasar-pasar tradisional di Samarinda, Balikpapan, Bontang dan kota-kota lainnya di Kaltim.
“Tak perlu masyarakat disuruh bertani. Asal infrastrukturnya kuat, mereka akan bertani sendiri. Tapi kalau tidak, lemah semangat mereka. Karena lebih besar ongkos angkut, daripada biaya produksi,” sambungnya.
Masalah ini menjadi PR bersama antara eksekutif dan legislatif untuk berjuang bersama mendapatkan perhatian pemerintah pusat agar infrastruktur jalan di Kaltim diperhatikan dan dibangun lebih baik.
Apalagi lanjut Jabir, sebagian besar jalan yang rusak itu adalah jalan nasional. Dia melihat, kerusakan jalan provinsi atau jalan nasional terjadi justru karena adanya kesalahan pemanfaatan jalan.
Angkutan batu bara bisa melenggang bebas di jalan nasional maupun jalan provinsi. Menurutnya, meski urusan tambang kewenangannya ada di pusat, pemerintah daerah tidak boleh menutup mata, karena yang dirugikan adalah masyarakat Kaltim.
“Harapan kita, ini yang harus diperhatikan. Dan kita tidak bisa tinggal diam,” tegasnya.
Jabir mengaku lebih miris lagi saat bertandang ke Papua, provinsi di ujung timur Indonesia, saat PON beberapa waktu lalu.
“Infrastruktur di sana bagus sekali. Jalan mulus. Bahkan laut bisa dibuat jadi tol, Kaltim dilewati. Kenapa Kaltim tidak bisa? Padahal Kaltim juga menyumbang devisa besar bagi negara. Kenapa yang kembali hanya sedikit?” tanya Jabir.
Menurut dia, hal yang sangat dibutuhkan saat ini adalah kekompakan dalam perjuangan menuntut keadilan pusat. Semestinya sambung Jabir, 8 wakil rakyat Kaltim di Senayan bisa bersuara lebih kencang untuk menuntut keadilan pusat.
Kekompakan juga harus dilakukan wakil rakyat di Karang Paci dan pemerintahan daerah di Gajah Mada, juga dari kabupaten dan kota. Dinas PUPR juga harus rajin membuat usulan ke pusat untuk proyek infrastruktur terutama jalan.
“Masa daerah lain diperhatikan, Kaltim penyumbang PDRB terbesar tidak. Kita semua harus kompak. Eksekutif, legislatif dan civil society-nya juga harus kompak. Bersatu berjuang untuk Kaltim yang lebih baik,” tutup Jabir.
