Jakarta, Natmed.id – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mendirikan posko koperasi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana. Posko tersebut menjadi pusat konsultasi, pendampingan usaha, serta penyaluran bantuan bagi koperasi agar dapat segera kembali beroperasi dan menopang kehidupan ekonomi warga.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menegaskan, Kemenkop siap terlibat aktif dalam tahapan pemulihan dan pemberdayaan masyarakat setelah masa tanggap darurat bencana berakhir, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tahap pemulihan dinilai krusial karena menjadi tumpuan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak.
“Kami akan terus melakukan pendampingan khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di tiga wilayah tersebut, baik koperasi eksisting maupun Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih,” ujar Farida saat mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait pemberdayaan masyarakat pascabencana Sumatra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rabu 7 Januari 2026.
Posko koperasi telah didirikan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini berfungsi sebagai pusat layanan terpadu untuk membantu koperasi terdampak agar segera bangkit, termasuk melalui pendampingan usaha, fasilitasi konsultasi, serta penyaluran bantuan logistik berupa makanan dan air bersih.
Berdasarkan data sementara Kemenkop, dampak bencana terhadap koperasi cukup signifikan. Di Aceh tercatat 19 koperasi eksisting dan 27 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih terdampak. Di Sumatra Utara terdapat 9 koperasi eksisting dan 20 Kopdes, sementara di Sumatra Barat tercatat 7 koperasi eksisting dan 9 Kopdes yang terdampak bencana.
Farida menjelaskan, selain pendirian posko, percepatan pembangunan gerai, gudang, serta sarana pendukung lainnya bagi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi prioritas Kemenkop. Pembangunan tersebut akan menerapkan skema padat karya dengan melibatkan masyarakat setempat.
“Skema padat karya ini tidak hanya mempercepat rehabilitasi aset koperasi, tetapi juga memberikan penghasilan langsung bagi warga terdampak,” jelasnya.
Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan peningkatan keterampilan bagi masyarakat, khususnya anggota koperasi yang sebelumnya memiliki usaha produktif. Menurut Farida, peningkatan kapasitas dan keterampilan menjadi bekal penting agar koperasi memiliki daya saing dan mampu memperluas peluang usaha pascabencana.
“Pendampingan berupa peningkatan skill nantinya akan menjadi bekal pengembangan usaha di koperasi desa,” ucapnya.
Dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak bencana yang sebelumnya menerima pembiayaan. Relaksasi tersebut berupa penundaan pembayaran kredit selama satu tahun agar koperasi memiliki ruang untuk memulihkan aktivitas usahanya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, turut dibahas integrasi bantuan lintas kementerian dan lembaga. Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah akan melibatkan koperasi sebagai salah satu jalur distribusi guna memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Prinsipnya adalah bagaimana semua kementerian dan lembaga berkolaborasi, berencana, dan melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Sumatra,” kata Farida.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya pendataan aset sebagai dasar pemulihan ekonomi pascabencana. Ia menilai pemulihan tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada penguatan aset produktif masyarakat.
“Pendataan aset dan recovery aset akan kita dorong melalui pemerintah daerah agar semakin produktif,” ujar Muhaimin.
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat Sumatra, pemerintah juga akan membentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan Pascabencana yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Pokja ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan program pemulihan berjalan efektif di lapangan.
Muhaimin optimistis, dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, filantropi, serta sektor swasta, pemulihan ekonomi pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
“Dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sinergi pemerintah, filantropi, dan swasta akan mampu mempercepat pemulihan ekonomi serta meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah terdampak,” katanya.
