Samarinda,Natmed.id– Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham melaksanakan kegiatan coffee morning. Memasuki pertengahan tahun ini seluruh jajaran Kemenkumham perlu melakukan evaluasi.
Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim Sofyan menjelaskan kinerja organisasinya selama enam bulan pertama di tahun 2021 ini. Mereka juga mempersiapkan rencana ke depan. Momen kopi pagi bersama para pejabat internal itu juga dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi hasil kerja.
“Semua ini dipersiapkan untuk penyerapan anggaran dan persiapan menuju zona integritas,” tuturnya di Kanwil Kemenkumham Jalan MT Haryono Jumat (18/6/2021).
Sofyan juga mengucapkan rasa syukurnya, karena serapan anggaran dan pencapaian target kinerja selama enam bulan pertama sudah berjalan secara optimal.
“Tinggal percepatan di satu sisi. Dalam hal penyerapan anggaran sudah cukup baik, meskipun agak sedikit kecil tetapi sebentar lagi akan terpenuhi kuota itu sebesar 50 persen di serapan enam bulan,” terangnya kepada awak media.
Dilanjutkan Sofyan, mengingat Lapas Balikpapan sedang lelang yang cukup besar sekitar di atas Rp10 miliar untuk pembangunan blok tambahan dari pusat.
“Ketika itu terbukti digelontorkan masuk ke triwulan ketiga, maka serapan kita akan meningkat. Dalam kurun waktu satu semester ini serapan minimal harus menyentuh 50 persen dari seluruh anggaran yang ada di Kanwil Kemenkumham Kaltim,” kata Sofyan.
Dikatakannya, pertemuan tadi selain silaturahmi juga melakukan penyatuan persepsi kebersamaan dengan tata nilai professional, akuntable, sinergitas dan inovatif.
“Ini adalah salah satu cara penerapan dalam menggunakan anggaran yang baik dan benar,” lanjut Sofyan.
Sofyan menambahkan dari 11 program kini menjadi 4 program, tentu penerapannya akan sangat bermanfaat dan lebih tertata.
Menurutnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan divisi pemasyarakatan, divisi imigrasi dan divisi pelayanan hukum maupun HAM itu outputnya adalah pelayanan dalam penegakan hukum.
“Sehingga anggaran yang dimaksud bisa random dengan tiga divisi ini. Goalsnya nanti di pelayanan dan penegakan hukum, sedangkan divisi administrasi merupakan supporting unit. Tugasnya mensupport divisi ini soal keuangan, revisi dan administrasi prestatif,” tukasnya.
Ia berharap dengan adanya 4 program dapat mempermudah pelaksanaan tugas dan menghindari revisi yang dapat mengakibatkan tumpang tindih anggaran.
