Samarinda, Natmed.id – Kalimantan Timur (Kaltim) masuk dalam nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2025 tingkat provinsi wilayah Kalimantan. Meski begitu, akses layanan keuangan di wilayah pedalaman dinilai masih belum merata dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah serta industri jasa keuangan.
Piagam nominasi tersebut diserahkan OJK Kaltimtara kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Ruang Rapat Gubernur, Senin 24 November 2025. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Kanwil OJK Kaltimtara Parjiman, didampingi jajaran pengawasan dan edukasi lembaga jasa keuangan.
Gubernur Rudy menyoroti masih lebarnya jarak antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan layanan perbankan, terutama di kawasan industri dan daerah terpencil.
“Geliat ekonomi kita besar di pedalaman. Banyak masyarakat bekerja di perusahaan dan berpenghasilan, tetapi jauh dari layanan bank,” ucapnya.
Ia mendorong perluasan layanan keuangan agar UMKM, petani, nelayan, dan koperasi lebih mudah mengakses permodalan. Menurut Gubernur Rudy, literasi keuangan perlu digiatkan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap risiko keuangan dan meningkatkan kemampuan mengelola pendapatan.
Dari sisi regulator, OJK menilai Kaltim masuk nominasi karena sejumlah program yang berjalan di daerah. Parjiman menyebut inovasi inklusi keuangan, sinergi daerah dengan lembaga keuangan dan keberlanjutan program literasi menjadi indikator utama.
“Kaltim menjadi nominator terbaik tingkat provinsi wilayah Kalimantan,” ujarnya.
Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) menjadi salah satu faktor penilaian, termasuk dorongan agar setiap pelajar memiliki rekening sebagai bagian dari edukasi pengelolaan keuangan sejak dini. “Ini penting agar mereka terbiasa menabung dan belajar mengelola uang,” kata Parjiman.
Selain itu, program Laku Layanan Keuangan Tanpa Kantor(Pandai) turut menjadi instrumen perluasan akses. Agen layanan yang ditempatkan di sekolah, toko atau koperasi memungkinkan warga di wilayah tanpa kantor bank untuk membuka rekening, bertransaksi, hingga membayar listrik.
Meskipun Kaltim mendapat pengakuan melalui nominasi ini, perluasan akses keuangan di wilayah pesisir, pedalaman, dan perbatasan masih menjadi tantangan besar. Beberapa wilayah belum terjangkau agen layanan, sementara kebutuhan masyarakat terhadap akses digital dan pembiayaan terus meningkat.
Parjiman berharap kerja sama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan dapat memperbaiki ketimpangan layanan. “Insyaallah tahun depan bisa meraih prestasi lebih baik,” tutupnya.
