Samarinda, Natmed.id – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah memberikan pesan kuat kepada para insan pers agar tetap teguh menjaga marwah profesi dan tidak sekadar mengejar viralitas di media sosial.
Pernyataan ini disampaikan Aji Syarif Hidayatullah usai mendampingi Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam sebuah agenda audiensi bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur.
Ia menekankan bahwa kualitas sebuah karya jurnalistik terletak pada akurasi dan dampaknya terhadap kecerdasan publik.
Aji Syarif Hidayatullah, yang sering dipanggil Dayat itu, mengakui secara kecepatan, media konvensional seringkali tertinggal dari unggahan warga di media sosial. Namun, ia mengingatkan bahwa kecepatan tanpa akurasi adalah ancaman bagi demokrasi.
“Fenomena yang sekarang ini saya melihat bahwa pers itu kalah dengan berita media sosial. Tapi, media sosial ini kan akurasi beritanya tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Akurasinya itu ya berita-berita sesaat yang sifatnya gitu kan,” ujar Dayat kepada awak media pada Kamis, 2 April 2026.
Menurutnya, sertifikasi merupakan pembeda utama. Jurnalis yang tersertifikasi memiliki beban moral dan hukum untuk menyajikan fakta yang telah melalui proses verifikasi ketat.
“Kalau jurnalis ini kan rata-rata mereka memiliki sertifikasi. Jadi tulisannya itu juga berbobot dan bisa dipertanggungjawabkanlah beritanya. Itu bedanya dengan konten yang asal lewat di linimasa,” imbuhnya.
Dayat menegaskan bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik. Namun, ia berharap jurnalis tetap menjalankan fungsi edukasi dalam setiap laporan yang diterbitkan, terutama saat menyoroti kebijakan pemerintah.
“Jurnalis ini harus lebih intens di dalam memberikan pemberitaan yang positif. Tetap harus berada di koridornya sebagai jurnalis, jangan ikut masuk ke dalam ranah media sosial yang tidak memberikan edukasi. Kritik boleh, tapi harus ada edukasi yang diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga memberikan kiat bagi para jurnalis agar tidak terjebak dalam pusaran informasi yang salah. Konfirmasi adalah kunci yang memisahkan jurnalis profesional dengan pembuat konten amatir.
“Jangan langsung menulis sesuatu itu yang asal viral gitu, tapi harus dikonfirmasi semua yang terkait dengan itu. Jurnalis pasti mengerti tentang hal itu. Kalau media sosial kan enggak, apa yang dilihat langsung diviralkan tanpa ada konfirmasi. Inilah yang sering memicu kegaduhan,” ungkap Dayat.
Terkait dukungan pemerintah terhadap peningkatan kapasitas wartawan, Dayat mengungkapkan adanya penyesuaian di tahun anggaran 2026. Meskipun Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang difasilitasi pemerintah daerah harus tertunda, komitmen terhadap kualitas tidak luntur.
“Tahun ini kita semua mengalami distorsi anggaran. Tahun ini tidak ada lagi, kita biasanya kan tiap tahun mengadakan UKW. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita adakan lagi,” ungkapnya.
Namun, keterbatasan anggaran ini justru dibarengi dengan pengetatan standar bagi media yang ingin bermitra dengan Pemerintah Kota Samarinda.
Diskominfo ingin memastikan bahwa anggaran kerja sama media jatuh ke tangan perusahaan yang benar-benar profesional.
“Saya ingin semua media itu harus memiliki sertifikat kompetensi supaya wartawannya betul-betul teruji dan terbukti,”pesannya.
“Syarat kami juga harus diperketat, harus berbentuk PT, kemudian Pemimpin Redaksinya harus punya sertifikat Utama dan tergabung di salah satu asosiasi perusahaan pers. Persyaratan tersebut demi menjaga kualitas informasi yang sampai ke masyarakat,” pungkasnya.
