Samarinda, Natmed.id – Menjelang rencana aksi demonstrasi besar-besaran pada 21 April 2026 di Samarinda, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta fasilitas publik di sekitar lokasi unjuk rasa.
Aksi yang diinisiasi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur bersama sejumlah organisasi kepemudaan dan LSM itu diperkirakan akan melibatkan ribuan massa, dengan titik utama di Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Andi Harun menegaskan, pemerintah tidak ingin berspekulasi terhadap jalannya aksi, namun berharap kegiatan penyampaian aspirasi tersebut berlangsung damai dan tertib.
“Kami tidak akan berspekulasi terlalu jauh. Kami hanya ingin mengimbau agar aksi yang berlangsung berjalan lancar, damai dan tetap menjaga prasarana publik yang ada di sekitar lokasi,” ujarnya, Senin 20 April 2026.
Ia mengingatkan bahwa potensi kerusakan ringan akibat membeludaknya massa bisa saja terjadi, namun hal tersebut harus diminimalkan dan menjadi tanggung jawab bersama.
“Kalau nanti ada kerusakan-kerusakan kecil akibat memadatnya warga, itu konsekuensi yang harus kita atasi bersama dan segera diperbaiki. Tapi sebelum itu terjadi, kami mengimbau agar semua pihak menjaga sarana-prasarana publik,” tegasnya.
Kawasan sekitar Kantor Gubernur, termasuk ruang publik seperti Teras Samarinda, merupakan aset kota yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat.
Selain itu, Andi Harun juga menekankan pentingnya koordinasi pengamanan yang terpusat di bawah aparat resmi negara, yakni Polri dan TNI, guna mencegah potensi konflik di lapangan.
“Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan kesalahpahaman antarelemen masyarakat, sebaiknya seluruh koordinasi pengamanan tidak lepas dari komando aparat resmi, yaitu Polri dan TNI,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan unsur lain di luar aparat keamanan tetap dimungkinkan, namun harus memiliki izin resmi dan berada dalam koordinasi yang jelas.
“Kalau ada pihak lain di luar Polri dan TNI, seperti Satpol PP atau unsur resmi pemerintah, itu harus mendapatkan rekomendasi atau izin. Tapi tetap, inti pengamanan berada di Polri dan TNI,” katanya.
Aksi 21 April akan mengusung sejumlah tuntutan, di antaranya kritik terhadap kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, serta penolakan terhadap isu politik dinasti di daerah.
Estimasi sementara menyebutkan lebih dari 4.000 orang akan turun ke jalan, menjadikan aksi ini sebagai salah satu unjuk rasa terbesar dalam beberapa waktu terakhir di Samarinda.
Pemerintah kota pun berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi.
“Kita semua harus berusaha meminimalkan potensi keributan dan kesalahpahaman. Sampaikan aspirasi dengan baik, jaga ketertiban, dan hormati aturan yang ada,” pungkas Andi Harun.
