Samarinda, Natmed.id – Target Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai kemantapan jalan 100 persen pada 2028 dipandang sebagai tantangan besar oleh DPRD Kaltim. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menilai perbaikan dan pembangunan jalan tidak bisa dilakukan setengah hati, apalagi anggaran daerah tahun ini mengalami pergeseran sekitar Rp1,9 triliun.
Menurut Reza, kebutuhan perbaikan jalan di Kaltim sudah sangat mendesak. Banyak ruas yang harus dibangun ulang, direkonstruksi, hingga diperbaiki secara menyeluruh agar dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Kita berharap ke depan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan menikmati infrastruktur dasar. Sebagai daerah penghasil dan penyumbang anggaran besar ke pusat, masyarakat Kaltim berhak merasakan hasil pembangunan,” ucapnya, Jumat 19 September 2025.
DPRD meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim membuat pemetaan yang jelas terkait kategori dan spesifikasi kerusakan jalan. Perencanaan yang detail dinilai penting agar anggaran tidak terbuang percuma dan pembangunan sesuai kebutuhan.
Koordinasi dengan masyarakat juga menjadi perhatian Dewan. Reza menyebut aduan publik, baik dari individu, kelompok, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), merupakan sumber informasi penting dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan.
“Anggaran ini berasal dari uang masyarakat. Mereka wajar menuntut hasil yang maksimal. Karena itu, pembangunan jalan harus dipandang sebagai investasi yang memberikan manfaat jangka panjang, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan,” tuturnya.
Terkait target 100 persen jalan mantap pada 2028, Reza mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar angka. Menurutnya, kualitas jalan dan asas manfaat bagi masyarakat jauh lebih penting.
“Kalau target 100 persen dicapai tetapi dari sudut pandang masyarakat masih banyak yang merasa kurang, maka perlu ada evaluasi. Yang terpenting bagaimana manfaat jalan ini benar-benar dirasakan,” katanya.
Ia juga menilai pembangunan jalan tidak bisa berdiri sendiri. Infrastruktur pendukung seperti drainase, jembatan, serta pengendalian beban kendaraan berat harus diperhatikan agar usia jalan lebih panjang.
“Mutu jalan sangat dipengaruhi desain, material, dan dukungan fasilitas lain. Karena itu, Dinas PUPR tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi dengan OPD teknis lainnya,” jelas Reza.
Reza mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk menuntaskan visi misi pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah. Transparansi anggaran, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat disebutnya sebagai kunci keberhasilan dalam menjaga dan membangun infrastruktur berkelanjutan.
Dengan kondisi keuangan daerah yang berfluktuasi, DPRD menilai tantangan terbesar adalah memastikan setiap alokasi pembangunan benar-benar tepat sasaran. Harapannya, target jalan mantap 100 persen bukan sekadar angka, melainkan capaian nyata yang dapat dirasakan masyarakat Kaltim di seluruh pelosok daerah.
