Artikel ini telah dilihat : 372 kali.
Kalimantan TimurNewsPolitik

Jahidin: Pemilihan Kepala Daerah di Kaltim, Tidak Bisa Sama Dengan DKI Jakarta

Reporter: Emmi – Editor: Redaksi

Samarinda, Natmed.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, mendapat kunjungan dari mahasiswa Universitas Pertahanan Jakarta. Dalam kunjungannya diskusi terkait kesiapan pemerintah dalam menyambut IKN, Rabu (26/2/2020) di ruang rapat Komisi I, Lantai III.

H. Jahidin Ketua Komisi I DPRD Kaltim, mengatakan bahwa kunjungan tersebut kurang lebih seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam perkuliahan sekaligus mereka mempertanyakan kesiapan DPRD Kaltim, termasuk pemerintah provinsi dalam menjemput IKN.

“Ada semacam catatan-catatan dan sumbangan pemikiran dari mereka untuk pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pemindahan ibu kota,” ungkapnya.

Jahidin menambahkan, mereka juga mempertanyakan terkait tentang di tunjuknya Kaltim sebagai IKN, apakah bisa dipersamakan dengan pemerintahan DKI Jakarta, yang mana kepala daerahnya ditunjuk tidak melalui pemilihan umum.

“Hal tersebut tidak bisa di berlakukan seperti di DKI jakarta,”jawabnya

Jelasnya, bahwa jika Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi lokasi pemindahan IKN, hal tersebut masih bisa untuk dilakukan seperti yang ada di DKI Jakarta.

Baca Juga :  Samarinda Lebih Siap Menjalankan New Normal

“Sedangkan untuk daerah lain seperti Balikpapan, Samarinda, dan daerah lain, hal tersebut tidak akan bisa terjadi, Karena jika itu dilakukan, mungkin masyarakat banyak yang tidak menerima,”tegasnya

“Dalam pemilihan kepala daerah merupakan hak pilih ada di tangan masyarakat, karena setiap kabupaten pasti ingin mempertahankan keunggulan, kekurangan, dan kelebihan dari pejabatnya. Dan bisa saja mengakibatkan kemunduran demokrasi jika diberlakukan,” pesannya

Sementara itu, perwakilan dosen dari mahasiswa Universitas Pertahanan, Anang, menyebutkan tujuan dari kunjungannya ke DPRD, berharap dengan pemindahan IKN ke Kaltim tidak ada terjadinya konflik. Sehingga membutuhkan benefit untuk pemerintahan provinsi.

“Kunjungan kami bersama mahasiswa universitas pertahanan merupakan program Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDL), sekaligus mempertanyakan kesiapan pemerintah Kaltim dalam permindahan IKN.

“Ternyata memang sudah ada rancangan yang dilakukan dalam kesiapan menjadi ibu kota,” ujarnya.

Related posts

Ketua FSP Kahutindo Sarankan Lakukan Judicial Review

natmed

Hanya Didukung Dua Partai, Isran-Hadi Optimis Menang di Pilgub Kaltim 2024

Arum

Pembalap Liar Akan Dikenakan Pidana Satu Tahun dan Denda Rp. 3 Juta 

natmed

Leave a Comment