Penulis: Nada
Jakarta, Natmed.id – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo turut berduka cita atas musibah banjir yang terjadi di berbagai daerah di Jabodetabek hingga merenggut korban jiwa.
Seluruh kekuatan sudah terjun langsung melakukan penyelamatan sekaligus penanggulangan terhadap para korban banjir seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), TNI, Polri, jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah.
Masyarakat juga aktif dalam menyelamatkan sesama warga hingga membuat dapur umum.
“Sikap gotong royong yang ditunjukan oleh warga sepatutnya juga ditiru oleh para pejabat publik yang diberikan amanah oleh rakyat sebagai penyelenggara negara,” ungkap Bamsoet, sapaannya, Kamis (02/01/2020).
Ia mengatakan sudah 74 tahun Indonesia merdeka, banjir masih saja menimpa.
“Padahal daerah Jabodetabek, merupakan kawasan vital Indonesia,” katanya.
Menurut Bamsoet, musibah banjir kali ini menjadi tamparan bagi para penyelenggara negara untuk serius menata pembangunan daerah dengan memperhatikan lingkungan dan aspek berkelanjutan.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, meyakini baik pemerintah pusat maupun daerah (Jabodetabek), pasti sudah memiliki rencana kerja dalam penangangan banjir.
“Tinggal bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah agar rencana tersebut tak saling berseberangan, apalagi berbenturan,” tuturnya.
Ia menambahkan, semakin cepat hal tersebut didiskusikan maka akan cepat pula untuk dijalankan, dan rakyat tak menjadi korban.
“Kita punya banyak sekali orang-orang cerdas. Di BMKG misalnya, pasti dari jauh-jauh hari sudah bisa memprediksi bahwa hujan akan lebat. Jika hujan lebat debit air akan naik. Karena debit air naik, pemerintah pusat dan daerah harus bekerjasama agar jangan sampai warga terkena banjir. Jangan karena ego sektoral, lantas rakyat yang menjadi korban,” jelas Bamsoet.
Karena itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mendorong agar pemerintah pusat dan daerah harus segera duduk bersama. Sehingga tak ada lagi perdebatan, misalnya apakah harus normalisasi atau naturalisasi sungai dalam penanggulangan banjir.
“Pemerintah pusat punya rencana pembangunan prasarana pengendalian banjir pada keempat sungai, yakni Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter. Namun informasinya belum bisa maksimal lantaran terkendala pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tanpa kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, mustahil musibah banjir bisa kita minimalisir. Tanpa kerjasama pemerintah pusat dan daerah, rakyatlah yang lagi-lagi akan kembali menjadi korban,” paparnya.
Mantan Ketua DPR RI ini juga mengingatkan, manusia tak bisa dan tak boleh melawan alam. Karenanya hal lain yang juga sangat penting dilakukan adalah penanaman kesadaran agar kita bisa hidup selaras dengan alam.
“Mengingat tak hanya Indonesia, seluruh negara dunia kini juga sedang menghadapi ancaman efek perubahan iklim (climate change), maka kita juga harus bisa meminimalisir dampak,” tutupnya.
