Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Advertorial DPRD Kaltim

Ismail Desak Pembahasan Raperda Penanggulangan Bencana Karhutla

20 Maret 2024
in DPRD Kaltim
A A
Ismail Desak Pembahasan Raperda Penanggulangan Bencana Karhutla
585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda,Natmed.id – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ismail menegaskan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (PBKHL) sangat dibutuhkan.

“Ada pihak yang tidak sadar aturan,” ujar Islmail setelah Rapat Paripurna ke-5 DPRD Provinsi Kaltim di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Rabu (20/3/2024).

“Saya kira itu wilayah penegakan hukum, semoga dengan perda ini ada kesempatan untuk memberi sanksi yang tegas kemudian ada kesungguhan melakukan pengawasan,” lanjutnya.

Karena alasan tersebut, Ismail mendorong agar Rancangan Perda tentang PBKHL segera dibahas lebih lanjut. Nantinya, keberadaan perda tersebut menjadi landasan pemerintah untuk bertindak tegas dan serius terhadap pelanggaran aturan.

Ismail juga mengungkapkan tidak ingin jika ada pihak swasta diberi kemudahan sedemikian rupa dalam memanfaatkan hutan untuk kegiatan ekonomi. Namun, masyarakat di sekitarnya justru dipersulit.

Maka, ia menegaskan perlunya sanksi yang berat bagi pelanggaran serta penegakan hukum yang efektif di lapangan. Menurut Ismail, Raperda PBKHL merupakan langkah awal untuk membangun komitmen bersama antara pemerintah, DPRD Kaltim, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa raperda ini tidak hanya berfokus pada bencana kebakaran hutan dan lahan. Namun, juga mengatasi persoalan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan di Kaltim.

“Mudah-mudahan menjadi pintu masuk diskusi untuk memikirkan bagaimana hutan ini, kawasan ini bisa dimanfaatkan secara ekonomis dengan masyarakat di sekitarnya,” ungkap Ismail.

Dorongan dari Ismail ini muncul dengan harapan agar kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi penanggulangan bencana dan pembangunan ekonomi masyarakat sekitar.

Tags: IsmailkarhutlaSanksi
natmed

natmed

Baca Juga

DPRD Nilai Status Kota Musik Samarinda Masih Sekadar Slogan

Titik Hotspot Bermunculan, Kaltim Masuk Fase Siaga Karhutla

23 April 2026
3.2k

Darurat Karhutla, Sarkowi Minta Perusahaan Pertambangan Aktif Terlibat

11 Juni 2024
3.2k
Sanksi Finansial Diusulkan Masuk Dalam Raperda Sistem Penanggulangan Karhutla

Sanksi Finansial Diusulkan Masuk Dalam Raperda Sistem Penanggulangan Karhutla

20 Maret 2024
3.2k
Bakal Terima 10 Persen Dari Perusahaan Tambang, Pemprov Diminta Akuntabel

Bakal Terima 10 Persen Dari Perusahaan Tambang, Pemprov Diminta Akuntabel

21 November 2023
3.2k
Next Post
Sanksi Finansial Diusulkan Masuk Dalam Raperda Sistem Penanggulangan Karhutla

Sanksi Finansial Diusulkan Masuk Dalam Raperda Sistem Penanggulangan Karhutla

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.