Samarinda, Natmed.id – Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Bappeda Pemprov Kaltim) Mispoyo menegaskan pentingnya integrasi isu gender dalam dokumen perencanaan lima tahunan di kecamatan dan kelurahan.
Hal ini disampaikan dalam acara penyusunan informasi geospasial gender tematik tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda di Ballroom Hotel Aston Samarinda, Rabu (26/6/2024).
Mispoyo memaparkan empat langkah penting dalam mengintegrasikan isu gender. Langkah pertama adalah mengidentifikasi isu gender di lingkungan kerja masing-masing, kedua adalah memahami faktor-faktor penyebab dari isu tersebut.
Langkah ketiga melibatkan penyusunan rencana yang mencakup dampak, hasil, keluaran, aktivitas, dan input data. Terakhir, implementasi dari rencana tersebut harus diterapkan di kementerian, lembaga, dan unit organisasi terkait.
“Integrasi isu gender tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi melibatkan semua pihak di setiap tingkatan pemerintahan,” ujar Mispoyo.
Mispoyo juga menekankan pentingnya sarana dan prasarana (sarpras) yang responsif gender di kantor kelurahan dan kecamatan. Ini termasuk ruang laktasi, toilet yang ramah bagi perempuan, anak, lansia, dan disabilitas, serta kulkas untuk menyimpan ASI bagi ibu menyusui.
“Setiap kantor harus memiliki kulkas untuk menyimpan ASI, serta fasilitas yang nyaman bagi perempuan. Ini adalah bentuk responsivitas gender yang harus diwujudkan,” tambahnya.
Tidak hanya di kantor pemerintah, Mispoyo juga menyoroti pentingnya sarpras yang responsif gender di sekolah. UKS di sekolah harus menyediakan pembalut khusus wanita untuk memastikan anak perempuan tidak harus meninggalkan pembelajaran saat mendapatkan tamu bulanan.
“Anak perempuan tidak boleh kehilangan waktu belajar hanya karena sekolah tidak menyediakan pembalut. Ini bisa dibantu oleh kelurahan atau kecamatan dengan mengimbau sekolah di lingkup mereka,” tegas Mispoyo.
Menurut Mispoyo, terpenuhinya sarpras yang responsif gender akan meningkatkan Indeks Pembangunan Gender di daerah. Indeks ini penting untuk mengetahui partisipasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai instansi dan kegiatan.
“Dengan data yang tepat, kita dapat memahami partisipasi gender di berbagai sektor dan bekerja untuk mengurangi kesenjangan,” ungkapnya.
Mispoyo berharap acara geospasial gender tematik ini dapat mengurangi kesenjangan gender dalam berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya deteksi jumlah laki-laki dan perempuan di berbagai tempat, termasuk penjara, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif.
“Dengan acara ini, kami berharap dapat mengurangi kesenjangan gender dan memastikan lingkungan yang lebih aman dan responsif bagi perempuan,” tutupnya.
