Samarinda, Natmed.id – Tekanan inflasi di Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 seiring lonjakan permintaan pangan, gangguan distribusi, serta faktor musiman yang berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah komoditas utama.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan potensi kenaikan inflasi tersebut harus diantisipasi lebih awal, meski hingga November 2025 inflasi Kaltim masih terjaga di bawah rata-rata nasional.
“Memang ada potensi inflasi naik di akhir tahun. Dari early warning system, angkanya bisa mencapai sekitar 0,6 persen. Tapi dengan intervensi dan pengendalian yang tepat, kami optimistis kenaikannya bisa ditekan,” ujar Seno Aji saat High Level Meeting TPID dan TP2DD di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Samarinda, Kamis 18 Desember 2025.
Berdasarkan data yang disampaikan, inflasi Kaltim per November 2025 tercatat sebesar 2,28 persen secara year on year, sementara year to date berada di angka 1,96 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil sinergi pengendalian inflasi lintas daerah di Kaltim.
Seno Aji mengungkapkan, komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi, khususnya beras dan kelompok cabai. Namun demikian, stok beras dinilai relatif aman hingga akhir tahun.
“Inflasi terbesar memang masih dari beras dan cabai. Untuk beras, produksi kita meningkat dan sudah mendekati 160 ribu ton. Bulog juga aktif menyerap gabah petani, jadi stok cukup untuk menutup kebutuhan akhir tahun,” jelasnya.
Meski demikian, Kaltim masih menghadapi tantangan ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, terutama sayur-mayur. Kondisi tersebut membuat stabilitas harga sangat bergantung pada kelancaran distribusi dan logistik.
“Kita harus memastikan tidak ada keterlambatan distribusi. Kalau logistik terganggu, harga pasti terdorong naik,” katanya.
Selain faktor Nataru, Seno Aji juga menyinggung potensi tekanan inflasi ke depan seiring perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diperkirakan akan menarik arus pendatang baru ke Kaltim.
“Dalam satu hingga dua tahun ke depan, kita akan kedatangan banyak pendatang yang bekerja di kawasan IKN. Ini tentu berdampak pada permintaan barang dan jasa,” ujarnya.
Untuk menekan risiko tersebut, pemerintah daerah didorong memperkuat sistem peringatan dini inflasi serta pengendalian berbasis data. Salah satunya melalui peluncuran aplikasi Mandau Kaltim yang memantau pergerakan harga komoditas secara real time.
“Dengan data yang kuat, kita bisa tahu kapan harus intervensi, komoditas apa yang harus dikendalikan, dan di wilayah mana,” ucapnya.
Seno Aji menegaskan, pengendalian inflasi ke depan harus tetap berpedoman pada peta jalan TPID 2025–2027 yang telah disusun oleh hampir seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
“Forum high level meeting ini penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Selama setahun terakhir, inflasi Kaltim bisa dijaga di bawah nasional, dan itu harus kita pertahankan,” katanya.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah teknis, khususnya yang menangani transportasi, pangan, dan kebencanaan, untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi lonjakan permintaan dan potensi gangguan distribusi di akhir tahun.
“Stabilitas pasokan, kelancaran logistik, dan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem menjadi kunci agar inflasi tidak melonjak,” tandasnya.
