Samarinda,Natmed.id– Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di Dunia, memiliki 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota serta 34 provinsi yang dihuni 270 juta jiwa penduduk.
Meski demikian, presentasi populasi masyarakat di Pulau Jawa lebih besar dari pada provinsi lainnya. Dari total keseluruhan populasi masyarakat di Indonesia, sekitar 56 persen atau sebanyak 156 juta penduduk Indonesia menetap di Pulau Jawa. Lebih spesifik lagi, magnetnya itu berada di Jakarta.
Akhirnya, terjadi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa yang menyebabkan tidak seimbangnya pembangunan infrastruktur maupun kondisi perekonomiannya.
Oleh sebab itu, perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Apalagi perpindahan ini sudah digagas sejak lama oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957.
Saat itu, Proklamator berkeinginan memindahkan IKN dari Jakarta ke Palangkaraya. Tetapi terhambat karena adanya pergerakan politik sehingga gagasan itu tidak dilanjutkan.
Tidak hanya Soekarno, mendiang Jenderal Besar TNI Soeharto pun memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan IKN. Akan tetapi, ketika itu Presiden Kedua RI ini ingin memindahkan IKN ke Jonggol, Jawa Barat.
Atas dasar pertimbangan inilah Presiden Joko Widodo menetapkan perpindahan IKN di Kalimantan. Tujuannya untuk pemerataan infrastruktur, ekonomi dan juga keadilan sosial.
“Banyak yang bertanya anggarannya dari mana. Perlu diketahui bahwa untuk kawasan inti yaitu istana dan gedung kementerian itu berasal dari APBN. Perkiraannya kita membutuhkan sekitar 20 persen dari total anggaran yang ada. Sementara 80 persennya, berasal dari KPBU, investasi dari para investor dan lainnya,” bebernya, Selasa (22/2/2022).
Menanggapi hal ini, mantan Pj Seprov Kaltim Meiliana menilai bahwa nantinya Penajam Paser Utara (PPU) akan menjadi magnet baru di Indonesia menggantikan Jakarta.
“Kalau sudah jadi magnet apapun akan mendekat dan datang. Maka dua tahun ini harus dipersiapkan dengan matang. Peluang harus segera ditangkap, jangan jadi penonton saja,” jelasnya saat mengikuti Beranda Nusantara RRI Samarinda, Rabu (23/2/2022).
Tidak ada untungnya jika hanya berdebat. Masyarakat Kalimantan khususnya Kaltim harus mengambil langkah cepat untuk bertindak nyata, segala cara harus dilakukan selama 2 tahun ini. Masih ada waktu untuk mengejar dan mempersiapkan semuanya.
“Selama dua tahun ini bagaimana caranya kita mendidik SDM dan melatih ASN. Tidak hanya itu, cleaning service, satpam, Satpol-PP pun juga harus kita perhatikan untuk mendapat pelatihan. Pikirkan bahwa kita itu seolah-olah berada di Jakarta,” terangnya.
Meliana, membenarkan bahwa pembangunan ini merupakan pekerjaan yang harus dilakukan pusat. Akan tetapi, bukan berarti provinsi dan daerah sekitar IKN Nusantara hanya diam saja. Justru, semua pihak harus saling membantu.
“Jangan berpikir ini pekerjaan pusat saja, namun eksekutif dan legislatif harus berkolaborasi juga untuk membantu pembangunan sekitar IKN dengan memanfaatkan APBD,” tegasnya.
