Samarinda, Natmed.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis mendorong evaluasi terhadap keberadaan Tim Ahli Gubernur (TAG) Kaltim agar penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien.
Menurut Ananda, keberadaan tim ahli pada dasarnya tidak menjadi persoalan. Kepala daerah tetap membutuhkan masukan dari berbagai bidang untuk membantu merumuskan kebijakan pembangunan di daerah. Namun, komposisi anggota serta besaran anggaran yang dialokasikan dinilai perlu dicermati kembali.
“Saya sebelumnya sudah pernah menyampaikan agar ini bisa dievaluasi kembali. Apakah harus segemuk ini dan dari sisi pembiayaan anggarannya juga perlu dilihat lagi,” ujarnya kepada awak media, Senin 16 Maret 2026.
Seperti diketahui, struktur TAG Kaltim tahun 2026 telah ditetapkan oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.9/2026 yang ditandatangani pada 19 Februari 2026.
Struktur TAG 2026 berisi sekitar 43 hingga 47 personel yang terbagi dalam beberapa bidang, seperti bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan infrastruktur, optimalisasi pendapatan dan keuangan daerah, hingga bidang informasi dan komunikasi publik.
Bidang informasi dan komunikasi publik bahkan tercatat menjadi yang paling besar dengan sekitar 20 anggota.
Ananda menilai jumlah anggota tim yang mencapai puluhan orang tersebut perlu ditelaah lebih mendalam. Evaluasi penting dilakukan agar keberadaan tim ahli tidak menimbulkan tumpang tindih dengan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah memiliki kewenangan teknis.
“Ini kan ada sekitar 40 sekian tim ahli. Coba dilihat lagi secara lebih mendalam. Jangan sampai fungsi dan tugas yang sebenarnya sudah ada di OPD justru dimasuki lagi oleh tim ahli gubernur,” katanya.
Selain soal jumlah anggota, pembentukan TAG juga menjadi sorotan karena nilai anggaran yang dialokasikan cukup besar. Total anggaran yang disiapkan disebut mencapai sekitar Rp10,5 miliar, dengan sekitar Rp8,3 miliar di antaranya digunakan untuk honorarium.
Informasi yang beredar menyebut dewan penasehat menerima honor sekitar Rp45 juta per bulan, ketua sekitar Rp40 juta per bulan, dan wakil ketua sekitar Rp35 juta per bulan.
Meski demikian, Ananda menegaskan bahwa yang perlu menjadi perhatian bukan sekadar keberadaan tim ahli, melainkan efektivitas kerja serta efisiensi anggaran yang digunakan.
“Pak Gubernur tentu membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan masukan dari sisi hukum, kebijakan, pembangunan infrastruktur, pendidikan sampai kesehatan. Itu tidak masalah. Yang harus kita tekankan di sini adalah efektivitas dan efisiensi anggarannya,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi ruang fiskal daerah saat ini perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan anggaran. Karena itu, belanja daerah harus diprioritaskan untuk program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kita tahu ruang fiskal kita lagi tidak baik-baik saja. Jadi jangan sampai prioritas pembangunan untuk rakyat Kalimantan Timur justru berkurang karena ada hal-hal lain yang perlu dibiayai,” ujarnya.
Evaluasi terhadap anggaran TAG berpotensi kembali dibahas dalam pembahasan anggaran tahun berikutnya di DPRD. Badan Anggaran (Banggar) DPRD, kata dia, akan mencermati kembali kebutuhan dan besaran anggaran yang dialokasikan.
“Nanti akan kita bahas bersama di badan anggaran. Yang penting disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah,” katanya.
