Bontang, Natmed.id – Wakil Ketua DPRD Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Haris mengkritisi serapan APBD pada Oktober lalu yang berjalan lamban atau masih stagnan di angka 40 persen.
Menurutnya, masih rendahnya serapan anggaran ini akan berpotensi menimbulkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Hingga akhirnya, anggaran kembali ke kas daerah dan nantinya dapat mengurangi alokasi yang diterima daerah.
Oleh karena itu, Agus Haris mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk meningkatkan serapan anggaran.
“Kami, DPRD Bontang inginnya pada November ini serapan anggaran sudah mencapai titik 80 persen,” tutur Agus Haris beberapa waktu lalu.
Dengan waktu yang semakin terbatas, anggota DPRD meragukan kemungkinan organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai target serapan anggaran 100 persen.
“Padahal berkaitan dengan hal ini, sebagian sudah banyak yang mempertanyakan sebelumnya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, anggota parlemen sebenarnya telah mengajukan pertanyaan kepada beberapa pejabat Pemerintah Kota Bontang mengenai alasan rendahnya serapan anggaran.
Hal ini dikarenakan adanya beberapa pekerjaan yang belum melaksanakan pembayaran atau pencairan anggaran.
“Jika serapan ini tidak ditingkatkan, akan berdampak pada Silpa, terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan,” imbuhnya.
APBD Perubahan Tahun 2023 mencapai Rp2,5 triliun. Namun, sisa anggaran saat ini baru mencapai Rp1,5 triliun dari 31 OPD termasuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada.
Agus Haris meminta kepada kepala daerah untuk meningkatkan kinerja OPD dalam penyerapan anggaran.
Beberapa program seperti pengadaan motor rukun tetangga (RT), distribusi laptop untuk sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD), serta kenaikan insentif ketua RT dan penggiat agama masih menunggu realisasi hingga akhir tahun.
